Jangan Alergi Jika Ada yang Tolak Otsus

Boy Dawir (Dok/cepos)

JAYAPURA – Masih adanya pihak yang menolak Otsus dianggap tak lepas dari buah kekecewaan. Kecewa karena menganggap Otsus tidak banyak memberi perubahan dan hanya dirasakan segelintir orang. Nah dari beragam bentuk penolakan ini menurut salah satu anggota Pansus Otsus, Boy Markus Dawir  pemerintah  maupun aparat baik TNI dan Polri diminta untuk jangan alergi mendengar penolakan Otsus.

Apalagi pada alam demokrasi, aspirasi apapun harus disikapi bijak selama Papua masih menjadi bagian utuh dari negara kesatuan republik Indonesia. “Saya melihat bahwa adalah riak – riak ini juga karena Otsus dianggap tak maksimal. Tapi jangan alergi melainkan mari kita koreksi mungkin masih ada yang salah atau kurang,” kata Boy kepada Cenderawasih Pos di kantor DPR belum lama ini. Ia mencontohkan Menpan telah memberikan 20.000  kuota khusus orang asli Papua untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Nah ini bisa direspon oleh kementerian yang lain semisal Mendagri untuk IPDN termasuk Kapolri dan Panglima TNI terkait 80 persen penerimaan dikhususkan bagi anak – anak Papua.

“Mari tunjukkan keseriusan dan jangan justru bermain yang akhirnya kini semua kepala sakit memikirkan isu penolakan Otsus. Semua kembali pada kebijakan pada tingkat pimpinan. Bayangkan jika 80 persen diterima dan orang tua anak tersebut juga ikut bangga,” bebernya. Nah di tahun 2021 mendatang Boy sedikit khawatir karena adanya pandangan  bahwa Otsus akan berakhir padahal selama Undang – undangnya tidak dicabut maka Otsus akan jalan terus.

“Kami hanya mengingatkan keseriusan pemerintah pusat  soal membangun Papua. Misal saja sejak 2016 lalu kami pernah mengajukan enam Perdasus untuk memproteksi hak – hak orang asli Papua namun hingga kini tak ditanggapi,” singgung Boy. Untungnya Boy melihat Dirjend Otda tak terlalu kaku dengan aspirasi terkait Otsus. Apakah mau menerima atau menolak itu ditampung saja. Tapi Boy memiliki pendapat pribadi yaitu jika mengatakan tolak Otsus maka harus bisa menunjukkan, masyarakat yang mana? Dari distrik atau kampung mana dan namanya siapa dan jumlahnya berapa?.

“Ini agar  jelas, rakyat yang mana sebab rakyat Indonesia terdata. Jangan asal klaim atas nama rangkat,” pungkasnya. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *