Pegawai Honorer dan Kontrak di Pemkot Diminta Tetap Tenang

Sekda Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si. ( FOTO: Priyadi/Cepos)

JAYAPURA-Sekda Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.SI., mengungkapkan, dalam pertemuan yang berlangsung hari Jumat lalu, bersama Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dan beberapa Kepala daerah di Papua, dalam menemui Kemenpan RB bersama BKN Pusat intinya adalah untuk membicarakan tentang nasib honorer dari data yang disampaikan oleh Pemprov Papua melalui Wakil Gubernur Papua jumlahnya 20 ribu, tetapi data yang disampaikan BKD Papua itu 12 ribu lebih tetapi ini bukan persoalan jumlahnya.  Tetapi yang paling penting menuju ke sana untuk memenuhi harapan keinginan dari tenaga honorer di papua.

Dalam rapat ini, Pertama Menpan prinsipnya menyetujui untuk memberikan formasi khusus untuk papua apakah itu formasi untuk honorer atau formasi umum tetap dengan catatan yaitu Pemprov Papua, Pemerintah Kabupaten Kota harus menyusun rencana kebutuhan pegawai di masing-masing daerah dari hasil itulah lahir formasi kebutuhan dan kemudian itu harus disampaikan ke pemerintah pusat melalui Kemenpan RB dan BKN pusat dengan diberi waktu selambat-lambatnya bulan November 2020.

“Jadi saya klarifikasi lagi dikasih tenggang waktu sampai bulan November itu bukan kirim data honorer tetapi Pemprov, Pemkab dan Pemkot menyampaikan rencana kebutuhan supaya rencana kebutuhan itu dihitung oleh Pemerintah pusat,’’kata Sekda Kota Jayapura dalam menghadiri acara Musda Ke-IV DWP Kota Jayapura, Selasa (8/9)kemarin.

Dijelaskan,  sehingga disitu pemerintah pusat akan menghitung jumlah formasi, kemudian Menpan RB akan mengusulkan ke Menteri Keuangan dan dibahas bersama DPR RI untuk anggaran dan formasi itu akan diberikan tahun 2021 bukan 2020. Tahun 2020 kita hanya menyampaikan rencana kebutuhan dengan jumlah formasi kepada pemerintah pusat untuk dibuka penerimaanya tahun 2021, sedangkan tahun 2019 dan 2020 tidak ada formasi penerimaan CPNS, karena hanya dihitung akumulasi tahun 2021 sehingga jumlahnya lebih besar dari tahun 2018.

  Dikatakan juga dalam rapat tersebut, tidak ada namanya honorer yang sudah mengabdi 5-10 tahun langsung diangkat jadi CPNS itu tidak dibahas. Sehingga dalam pemberitaan di masyarakat juga harus diluruskan jangan sampai terjadi polemik.

  Hal lainnya yang dibahas dalam pertemuan itu, putra -putri anak-anak papua akan direkrut di BUMN dan Perbankan khususnya yang bertugas di papua supaya direkrut putra -putri papua sedang diupayakan Menpan RB dengan Kementerian BUMN termasuk Menpan RB juga merencanakan merekrut putra -putri ASN Papua terbaik untuk diberikan kesempatan menduduki jabatan eselon 1 dan 2 di semua kementerian sesuai dengan kompetensi, sehingga berputar saja di papua dan kabupaten kota tetapi yang memenuhi syarat seperti kepala OPD yang sudah non job bisa dipromosikan menjabat di eselon 1 atau  2 di pusat, sesuai kualifikasi Pendidikan.

  Sekda Kota Pekey menambahkan,  saat ini pemerintah daerah semua tunggu surat tertulis dari Menpan RB. Saat ini Pemerintah Kota sedang menyiapkan dan menyusun Rencana Kebutuhan Pegawai berdasarkan dokumen Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja yang sudah ada di Pemkot Jayapura.

  “Saya minta pegawai honorer dan kontrak Dilingkungan Pemkot Jayapura tetap tenang dan bekerja sebagaimana biasa saja karena ada Pejabat dan OPD terkait akan mengatur dan mengurusnya,’’tandasnya.(dil/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *