Soal Otsus, Rakyat Papua Harus Diberi Kepercayaan

Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik saat kunjungan di Wamena, Senin (24/8) lalu. ( FOTO: Denny/Cepos)

WAMENA –Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik  mengungkapkan bawha menyikapi polemik perpanjangan Otonomi Khusus Papua,  Pemerintah Pusat harus menjalankan amanat konstitusi. Dimana biarkan masyarakat Papua yang melakukan evaluasi dan menentukan draf Otsus yang dikehendaki barulah akan didorong kembali melalui DPRP dan MRP pada pemerintah Pusat.

   Menurutnya, pemerintah pusat harus konsisten dengan amanat  konstitusi. Warga Papua sekarang sudah cerdas dan sudah maju, sehingga kalau tidak sesuai dengan amanat konstitusi juga akan dinilai mengkhianati konstitusi.

   “Dalam konstitusi pasal 77 amanatkan jika otsus Berakhir harus dievaluasi oleh masyarakat  dan diajukan drafnya melalui MRP dan DPRP barulah didorong kepada pemerintah pusat. Tapi pembahasan ini diambil alih oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan delegasi Papua saya pikir ini yang menjadi masalah,”ungkapnya Rabu (26/8) kemarin

   Menurtnya, pemerintah pusat harus  beri kepercayaan kepada masyarakat Papua untuk melakukan evaluasi terhadap otsus Papua dengan mengajukan drafnya yang merepresentasi semangat Papua dalam menjawab semua persoalan yang menjadi polimik di Tanah Papua itu dimuat dalam draf itu.

  “Kalau draf otsus Papua didorong dari pemerintah pusat, maka akan sesuai dengan definisi dari pemerintah pusat, sesuai cara pandang pemerintah pusat, sehingga tidak nyetel dengan persoalan yang dihadapi di daerah,”jelas Wandik

   Willem Wandik menilai sekarang memang banyak yang menolak otsus, namun itu karena suara awal banyak yang tak didengar oleh pemerintah pusat,  sebenarnya sejak tahun 2015 telah diperjuangkan dalam bentuk otsus plus namun pemerintah pusat mengabaikan itu.

  “Sekarang sudah mau berakhir, inisiatif pemerintah pusat mengambil masalah ini tanpa melibatkan delegasi Papua dan orang Papua sudah tahu itu,” tegasnya

   Anggota Komisi V DPR RI menyatakan dalam melihat masalah ini yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah sekarang yang terpenting biarkan masyarakat Papua yang mengevaluasi  dan merancang draf otsus untuk  menyusunnya kembali, itu baru dapat dinilai setara  dengan suku bangsa yang lain dalam bingkai NKRI.(jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *