Di Peguteng, 4.000 Peserta JKN-KIS Menunggak Iuran

Kepala BPJS Kesehatan Wamena Freda Yanne Imbiri bersama dengan stafnya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Wamena, Kamis (20/8). (FOTO : Denny/Cepos)

WAMENA-Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Wamena Freda Yanne Imbiri mengungkapkan ada 4.000 peserta BPJS Cabang Wamena, dilaporkan menunggak dengan total tunggakan sekitar Rp 800 juta. Para peserta ini tersebar di 8 kabupaten yang ada di Pegunungan Tengah (Peguteng) Papua. Menurutnya, tunggakan ini cukup besar untuk kantor cabang Wamena.

“Tunggakan terjadi karena sebagian masyarakat belum paham bahwa asuransi ini harus terus dibayarkan oleh peserta baik. Baik oleh mereka yang pernah sakit atau yang belum pernah sakit.” ungkap Freda Kamis (20/8)kemarin.

Menurutnya, tunggakan Rp 800 juta ini sampai sekarang belum terbayarkan, meski ada program relaksasi, sebab baru dua bulan berjalan sehingga belum ada hasil yang signifikan. Tetapi BPJS kesehatan Wamena masih berharap mudah-mudahan sampai akhir tahun 2021 tunggakan ini terbayarkan.

Ia juga menyatakan pemerintah resmi menetapkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai besaran iuran peserta JKN-KIS. Kebijakan pemerintah itu menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung yang harus dijalankan di seluruh Indonesia per 1 Juli 2020.

“Perpres yang baru ini telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil rakyat di Komisi IX DPR RI untuk memberikan iuran bagi peserta PBPU mandiri dan BP dari Kelas III sehingga dapat memudahkan peserta JKN-KIS di wilayah kami,” katanya.

Ia mengatakan besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP mandiri untuk Januari, Februari dan Maret mengikuti Perpres 75 Tahun 2019 yaitu Rp160 ribu untuk Kelas I, Rp110 ribu untuk kelas II dan Rp 42 ribu untuk Kelas III. Sementara untuk April, Mei dan Juni 2020 besaran iurannya mengikuti Perpres 82 Tahun 2018 yaitu Rp 80 ribu untuk Kelas I, Rp 51 ribu untuk kelas II dan Rp25 ribu untuk Kelas III.

“Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp150 ribu untuk Kelas I, RP100 ribu untuk Kelas II dan Rp 42 ribu untuk Kelas III,” kata Freda Yanne Imbiri

Sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP Kelas III. Peserta ini hanya membayarkan Rp 25.500 dan sisanya sebesar Rp16.500 diberikan bantuan iuran oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Kemudian pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP Kelas III membayar iuran Rp35 ribu, sementara pemerintah pusat dan daerah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7 ribu,”ujarnya.

Sebagai upaya mendukung tanggap COVID-19, menurut Freda, pada tahun 2020 peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaanya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak enam bulan.

“Sisa tunggakan apabila masih ada, akan diberikan kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021 agar status kepesertaanya tetap aktif untuk tahun 2021. Dan tahun selanjutnya pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” tutupnya. (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *