Penonaktifan 12 Pimpinan OPD Mamra Dianggap Langgar Aturan

Koordinator Forum OPD Kabupaten Mamberamo Raya Isak P. Sweni, S.Sos, M.Si., (kanan) didampingi Mantan Kadis Sosial Mamra Bernard S.Srefle, S.Pd.,saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Selasa(18/8) kemarin. (FOTO :Priyadi/Cepos)

JAYAPURA-Koordinator Forum OPD kabupaten Mamberamo Raya Isak P. Sweni, SSos, MSi, mewakili 12 pimpinan OPD di Kabupaten Mamberamo Raya (Mamra) menanyakan nasib mereka yang sampai saat ini masih terkatung-katung. Mereka dinonaktifkan dari jabatannya oleh Bupati Mamberamo Raya, yang dinilai tidak sesuai aturan. Karena itu, mewakili nasib pimpinan OPD yang dinonaktifkan, Isak Sweni mengaku telah melaporkan masalah ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pusat.

“Pemberhentian kita berdasarkan dari surat perintah, sedangkan kami menduduki jabatan melalui proses lelang dan ditetapkan secara definitif, sehingga kami mempertanyakan nasib kami secara aturan tidak boleh dinonaktifkan secara sepihak, sehingga kami melaporkan ini ke KASN,”ungkap Isak Sweni didampingi mantan Kadis Sosial Mamra Bernard S.Srefle, S.Pd, saat memberikan keterangan pers kepada Cenderawasih Pos, Selasa (18/8) kemarin.

Isak menjelaskan, kenapa perintah surat tugas bupati dalam menonaktifkan 13 pimpinan OPD itu lebih tinggi hirarkinya dibanding SK yang yang berkekuatan hukum jelas. Dari surat rekomendasi yang telah dikeluarkan KASN, point penting yang direkomendasikan ke bupati yakni intinya bupati dimohon bisa mengaktifkan kembali pimpinan OPD yang dinonaktifkan, karena kebijakan yang diambil Bupati menyalahi aturan kebijakan dari pemerintah dan negara Indonesia.

“Tapi kita sudah menunggu kurun waktu 6 bulan lebih dan respon pun tidak ada, padahal surat dari KASN kepada bupati sudah jelas, sehingga jika surat rekomendasi dari KASN tidak dijalankan, kami akan ambil langkah hukum di PTUN hari ini,” ujarnya.

Diakui, ASN adalah pegawai karir bukan pekerja politik sehingga karier mereka juga harus diperhatikan. Disamping itu, jika kepala dinas diganti oleh Plt, seharusnya Plt, menjabat tidak boleh lebih 3 bulan tapi ini sudah lebih 6 bulan dan bertahun-tahun.

Sementara itu, Mantan Kadis Sosial Mamra Bernard S.Srefle, S.Pd., menambahkan, dirinya yang saat ini sudah waktunya pensiun juga belum diurus dengan baik haknya dan belum ada SK pemberhentian sehingga nasinya kini terkatung-kantung sama dengan yang lain.

Sekedar diketahui, untuk pimpinan OPD yang dinonaktifkan dan melapor ke KASN Pusat yakni OPD dari Dinas Kepegawaian, Keuangan, Pemberdayaan Kampung, sosial, Pariwisata, Perhubungan, Bappeda, Perindagkop, Perikanan dan Kelautan, Pemuda Olahraga, Pendidikan. Ada sekira 60 persen OPD di Kabupaten Mamberamo Raya, sehingga sampai saat ini aktifitas pemerintah dan pembangunan tidak jalan.

Sementara itu, Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa yang coba dikonfirmasi Cenderawasih Pos lewat telepon maupun WA, namun belum ada respon. (dil/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *