Harusnya Ada Keterwakilan Perempuan

Yulianus Rumboirussi

JAYAPURA – Penetapan 14 kursi periode 2019 – 2024 akhirnya diumumkan. Dari 14 nama tersebut ternyata hanya 1 nama wajah baru. Sisanya semua wajah lama yang sebelumnya pernah menjadi anggota 14 kursi periode pertama 2014 – 2019.

Hasil ini mulai menuai protes dan pertanyaan mengapa bisa seperti ini, mengapa hampir tidak ada perubahan. Selain itu jika periode sebelumnya ada perwakilan perempuan, periode kali ini tidak ada satupun.

Proses ini juga dipertanyakan banyak tokoh perempuan yang kemudian dicermati oleh Wakil Ketua II DPR Papua, Yulianus Rumboirussi dan iapun ikut berbicara. “Terkait riak – riak yang mulai bermunculan dari hasil 14 kursi ini, saya sebagai anak Papua tapi juga anggota DPR memberi selamat untuk yang sudah ditetapkan. Lalu terkait adanya protes terutama tak adanya kaum perempuan saya pikir ada benarnya juga dimana dari jumlah 700 lebih peserta yang mendaftar mengapa tak satupun perempuan,” kata Rumboirussi di ruang kerjanya, Selasa (18/8).

Padahal lanjut Rumboirussi, dalam Pasal 3 ayat 2 Perdasus No 9 tahun 2019 tentang tata cara pengisian keanggotaan DPR Papua yang ditetapkan dalam mekanisme pengangkatan paling tidak harus memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

“Saya pikir ini ada benarnya juga, dari jumlah 700 lebih masak tidak ada 1 perempuan. Selain itu ini akan menimbulkan pertanyaan kalau memang prosesnya seprti ini mengapa harus panjang – panjang? Harus membentuk Pansel, pendaftaran, seleksi dan lainnya tapi hasilnya semua orang lama. mengapa tidak dipersingkat saja agar tidak melibatkan banyak orang dengan berbagai dinamika,” bebernya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berpandangan bahwa semua prosesnya bisa dipertanyakan pada Pansel mengingat tugas Pansel melakukan seleksi dari 700 lebih ke 42 nama hingga mendapatkan 14 nama. Soal semua ditetapkan oleh gubernur, Rumboirussi menyampaikan bahwa ia tidak melihat poin tersebut dalam aturan main perekrutan.

“Gubernur hanya menetapkan, jadi nama – nama yang sudah dituntaskan Pansel ini kemudian dibawa ke gubernur dan gubernur yang menetapkan, bukan memilih kemudian menentukan. Saya tidak melihat ada aturan atau pasal yang menyebut gubernur yang tentukan jadi jangan salah kaprah,” tambahnya.

Namun disini kata dia setelah dilantik, siapapun dia akan membawa seragam DPR Papua, bukan lagi mengkotak – kotakkan atau dikotak – kotakkan dari kelompok mana dari partai mana. “Saya ingin tegaskan bahwa ketika bernama DPRP artinya sesuai dengan Undang – undang Otsus Pasal 6 dan ketika terpilih maka semua berbaur, tak ada pakai nama kelompok ini itu. Semua berseragam DPRP dan menjalankan tugas dan kewenangan yang sama,” tambahnya.

Begitu juga dalam pengambilan keputusan tak bisa karena bukan dari parai politik kemudian mengambil jalan sendiri. Ketika sudah melebur maka semua patut mengikuti mekanisme yang ada. “Dan saya pikir tak ada tugas khusus yang harus dilanjutkan oleh teman – teman 14 kursi dan semua harus berjuang bersama – sama. Kita akan menjalankan apa yang menjadi mandat dalam UU Otsus dan mengecek kembali apa yang tidak dilaksanakan dalam UU Otsus sebab nama DPRP bagian dari produk Otsus sendiri,” pungkasnya. (ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *