12 Pengurus Organisasi Republik Melanesia Diamankan

Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustav R Urbinas didampingi Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Komang Yustrio dan Kasubag Humas AKP. Jahja Rumra saat memberikan keterangan per di Mapolresta Jayapura Kota, Selasa (18/8). (FOTO:Elfira/Cepos)

Kapolresta: Tak Ada Tempat Bagi Mereka yang Merongrong Kedaulatan NKRI

JAYAPURA– Personel Polresta Jayapura membubarkan aksi pengukuhan Organisasi Republik Melanesia di Kawasan Asrama Haji, Distrik Abepura, Selasa (18/8). Dalam pembubaran tersebut, sebanyak 12 orang diamankan.

Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustav R Urbinas mengatakan, 12 orang diamankan di Mapolresta Jayapura Kota untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait dengan kegiatan mereka serta maksud dan tujuan kegiatan tersebut.

“Kami juga akan mengidentifikasi 12 orang yang telah kami amankan dengan barang bukti berupa spanduk ukuran besar dan bendera Melanesia,” ucap Kapolresta Gustav Urbinas kepada wartawan di Mapolresta Jayapura Kota, Selasa (18/8).

Dijelaskan, saat diamankan 12 orang tersebut melakukan rapat dan akan melakukan pelantikan struktur terhadap organisasi mereka.

“Jika sudah selesai dimintai keterangan, kami akan pulangkan sekaligus kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap unsur pidana apakah ada yang menyalahi atau tidak,” terangnya.

Menurut Kapolresta, lokasi 12 orang diamankan merupakan tempat pengawasan Polresta Jayapura Kota yang setiap tahun ada agenda kalander kamtibmas yang berseberangan dengan negara NKRI.

“Hak menyampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum dilindungi oleh undang-undang dan dibolehkan. Namun, kenapa polisi tidak mengizinkan. Karena ada beberapa hal yang diatur dalam undang-undang. Paling fatal adalah yang tidak menjaga persatuan dan kesatuan NKRI,” tegas Kapolresta.

Lanjut Kapolresta, bilamana ada masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi ataupun demo yang berseberangan dengan NKRI. Maka sampai kapanpun pihaknya tidak akan memberikan izin. Hal ini bukan berarti polisi membatasi hak orang menyampaikan pendapat, namun ada batasan.

“Yang paling fatal tidak menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dan berpotensi menganggu kedaulatan negara. Berpotensi menjadi gangguan Kamtibmas yang dapat merugikan dan meresahkan banyak orang,” papar Kapolresta.

Dikatakan, bukannya Kepolisian membatasi hak untuk menyampaikan pendapat. Tetapi bagaimana bisa diberikan atau ruang, sementara motivasinya adalah merongrong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Sepanjang tidak dalam tatanan hukum yang ada di bangsa Indonesia, kegiatan apapun tidak boleh dilaksanakan. Tak ada tempat bagi mereka yang merongrong kedaulatan NKRI,” tegasnya.

Hal ini menurutnya juga berlaku untuk ULMWP. Jika memaksa turun jalan, maka ULMWP menurutnya sudah tahu risikonnya yaitu akan dibubarkan secara paksa. “Tidak ada lagi kedepan di Kota Jayapura aksi-aksi yang tidak berizin dari kepolisian. Jangan paksa turun melakukan aksi, kalau tetap turun maka akan dibubarkan paksa oleh pihak Kepolisian,” ujarnya.

Pada masa pandemi, Kepolisian Kota Jayapura tidak mengeluarkan izin demo tercatat Maret hingga saat ini. Pihaknya hanya bisa mengizinkan penyampaian aspirasi dengan cara audiensi dan lainnya. (fia/nat)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *