Bupati: Penolakan LKPJ Oleh DPRD Bermuatan Politik Jelang Pilkada 

Bupati Costan Oktemka

JAYAPURA – Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Costan Oktemka menangapi penolakan LKPJ Eksekutif oleh Ketua Fraski Gabungan yang menurutnya sarat kepentingan politik jelang Pemilihan Kepala Daerah, (Pilkada) 2020 mendatang.
Kepada Cenderawasih Pos, saat di wawancarahi di Jayapura, Bupati Caostan Oktemka secara tegas mengatakan, anggota DPR yang melakukan penolakan LKPJ dinilai tidak memahami aturan dan telah terprovokasi.
” Mereka terprovokasi, paradikmanya harus diubah sikap ini, Saya tidak perlu menjelaskan soal undang-undang terkait penolakan dan LKPJ maka saya berharap para anggota dewan dapat mempelajari hal itu. Menurut saya apa yang dilakukan ini merupakan kepentingan politik, dari cara saja sudah salah apa lagi menolak, ini artinya mereka tidak memahami dan harus mereka belajar banyak, dan mereka harus memahami aturan dengan terus mengalami perubahan,” katanya.
Kata bupati, jika benar DPRD Pegunungan Bintang melalui Fraksi Gabungan ingin menolak maka harus berikan bukti penolakan yang akan diambil apa masalahnya.” LKPJ semua ditolak ini mereka tidak mengerti harus memberikan catatan koreksi kepada eksekutif,” katanya.
Sementara terkait tudingan anggaran yang disalahgunakan bupati secara tegas mengatakan bahwa. ini murni kepentingan politik dan mereka ini memiliki target tertentu dalam masa Pilkada saat ini karena Pemda telah meraih WTP dari BPK.
“Jika mengatakan kami menyalahgunakan anggaran pemerintah Pegunungan Bintang tahun ini mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, bahkan ini merupakan prestasi masyarakat Pegunungan Bintang karena selama ini tidak pernah meraih WTP sejak kabupaten ini ada,” katanya.
Bupati juga mengatakan jika benar ada penyalahgunaan anggaran bisa mengikuti jalurnya dan memproses sesuai aturanya karena sudah ada aturannya.
” Kami mendapat WTP Ini bukti bahwa pengelolaan keuangan kami di Kabupaten Pegunungan Bintang semakin baik, maka ini sangat bertolak belakang karena dari BPK mengatakan WTP sementara DPR mengatakan lain, ini menurut kami DPR dia mengacu yang mana harusnya dia mengacu kepada apa yang disampaikan BPK, jangan asal bicara,” katanya.
Bahkan bupati juga meminta jika benar ada penyalahgunaan anggaran, Rp 8 tirliun yang dimaksud dewan bisa dibuktikan.
“Tapi tidak mengapa, karena ini kepentingan politik sehingga sudah menutupi akal sehat sehingga asal saja ngomong, jadi saya tahu bahwa apa yang disampaikan tersebut memiliki unsur muatan politik, dan ini bagian dari rentetan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di Pegunungan Bintang untuk mendapat rekomendasi partai ini intinya, tapi kan seharusnya DPR tidak melakukan pembusukan kepada eksekutif tanpa bukti dan fakta,” katanya.
Sementara itu di tenpat terpisah, Selaku Dosen Fakultas Hukum Uncen Viktor Manengkey SH MH  mengatakan, bahwa UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dirubah  tahun 2015 itu mengatur substansi terkait LKPJ, bahwa yang jelas bisa mengajukan LKPJ adalah kepala daerah.
” Hal yang perlu diingat bahwa posisi DPR dan Bupati itu sama sehingga dalam konteks LKPJ itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan soal menerima atau tolak LKPJ, karena LKPJ tidak berbicara soal terima dan menolak karena peraturan itu tidak sama seperti yang lalu, dalam undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan itu tidak hanya mengikat Bupati tetapi juga DPR, sehingga ini harus diperhatikan karena bukan soal terima dan menolak tetapi hal ini menyangkut soal saran atau rekomendasi-rekomendasi apa yang sifatnya strategis yang harus disampaikan kepada Bupati sebagai kepala daerah, supayah ada perbaikan perbaikan, termasuk dengan fungsi DPR dalam melakukan pengawasan di tahun kedepanya ad aperubahan,” katanya.
Tugas-tugas di sana  itu terkait desentralisasi  di punya progres Seperti apa ini yang menjadi penting, dan ketika diserahkan ke DPR maka di sana akan dibahas yang selanjutnya diberikan catatan-catatan yang perlu dilakukan Kepada Bupati selaku kepala daerah.
“Hal – hal ini yang perlu di jelaskan karena LKPJ bukan salah satu dan tidak berimplikasi kepada pemberhentian Bupati atau kepala daerah itu sama sekali tidak Tetapi bagaimana DPR membuat satu catatan dan rekomendasi yang  bersifat stages bersifat adminiatrasi dan kebijakan, dan berkaitan dengan hukum melalui perda, untuk Sehingga dalam posisi undang-undang 23 pemerintah daerah dan DPR yang setara maka tidak ada saling menjatuhkan,” katanya.
Perlu diketahui bahwa sebelumnya Dua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang telah menolak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dalam Sidang Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2019.

Penolakan tersebut dilakukan dalam sidang yang dilakukan selama dua hari, yakni tanggal 5 – 6 Agustus 2020 yang digelar DPRD Kab. Pegunungan Bintang di Kota Jayapura. Dua fraksi yang menolak LKPJ bupati Pegunungan Bintang adalah Fraksi Gabungan partai Golkar, Hanura dan PAN dan kedua adalah fraksi gabungan Partai Gerindra, PBB, PKS dan PKB.(oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *