Fraksi Gabungan: Penyataan Ketua Fraksi Penolakan LKPJ Bersifat Individu

Anggota fraksi Gabungan Partai Gerindra, PKS, PKB dan PBB saat rapat bersama di Hotel @Home, Tanah Hitam, Jayapura, Selasa (11/8). Foto: Noel/ceposonline

JAYAPURA – Ketua Fraksi Gabungan Gerindra DPRD Pegunungan Bintang, (Pegubin) yang menyampaikan penolakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) pada Sidang APBD Perubahan Tahun 2019 dan dipublikasi di media massa dinilai sebagai pernyayaan sepihak tanpa koordinasi dan melibatkan anggota partai lainnya.

Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Thonce Nabyal, mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Gabungan Partai Golkar, Hanura dan PAN tersebut tidak mewakili dari fraksi gabungan partai Gerindra, PBB, PKS dan PKB.

“Karena pernyataan penolakan LKPJ dalam sidang anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun anggaran 2019 tersebut tidak berkordinasi dengan kami sehingga kami bisa katakan bahwa pernyataan tersebut sepihak bukan dari dua fraksi DPRD kabupaten Pegubin,” tuturnya saat melakukan Jumpa pers di Caffe J.Co, Kotaraja, Selasa, (11/8).

Kata dia, dalam aturan partai, sesuai ADRT jika ada pernyataan hal penting, dengan menggunakan nama fraksi harusnya melibatkan semua anggota fraksi gabungan sehingga bisa putuskan bersama apa yang perlu disampaikan.

“ Yang harus dipahami bahwa sesuai aturan fraksi keputusan yang akan disampaikan ketua fraksi gabungan seharusnya yang disampaikan itu keputusan bersama bukan sepihak, dan pernyataan ini bisa kami bilang sepihak karena tidak melibatkan kami semua dengan statement yang disampaikan di media tersebut, kami benar – benar menolak karena kami bekerja secara kolektif,” tuturnya.

Bahkan terkait kritik dari anggota dewan dalam menjalankan fungsi kontrol bagi pemerintah, pihaknya tidak mempersoalkan kritikan terkait jalannya pembangunan di Pegubin karena itu wewenang legislatif sebagai wakil rakyat tapi jangan gunakam nama fraksi jika itu belum di sepakati.

” Membawa nama faksi gabungan partai Gerindra, PKS, PKB dan PBB ini yang kami persoalkan,” katanya.

Sementara itu ketua II Partai Gerindra Junius Tengket, menyayangkan sikap penolakan LKPJ oleh Ketua Fraksi yang disampaikan di media namun menyebut nama partai dalam fraksi yang jelas – jelas tidak ada kesepakatan, namun ia berpendapat jika di dalam ruangan sidang DPRD itu wajar-wajar saja.

“ Kami sesalkan, pernyataan yang disampaikan pimpinan fraksi dari partai Gerindra tersebut sepihak bukan pernyataan bersama dari kami sehingga atas nama anggota partai Gerinda dan mewakili teman-teman saya sampaikan permohonan maaf kepada pimpinan partai, karena ini individu bukan fraksi, dan Partai Gerinda merupakan partai pemerintah sehingga apapun yang ingin disampaikan ke public harusnya berkordinasi dengan kami, namun dilakukan sepihak sehingga kami berpikir mungkin ada indikasi lain di luar untuk membuat pernyataan ini di media,” katanya.

Hal Senada juga dikatakan ketua DPC Partai Gerindra Kosmas Mitne menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan partai dan fraksi gabungan lainnya atas pernyataan sepihak yang disampaikan anggotanya di media.

“Sebagai pimpinan partai menyayangkan pernyataan sepihak dari anggotanya, dan juga telah menciderai nama partai politik kami. Kami juga akan memenuhi pangilan dari pusat soal penyataan ini dan bila menyalahi aturan akan ditindak tegas dan siap menerima resiko,” tuturnya.

Masih di tempat yang sama, anggota DPRD Pegubin partai PKB Kezeskiel Tengket mengatakan pernyataan tersebut merupakan konsep individu bukan atas nama fraksi gabungan bersama Gerindra karena kami tidak perna menyepakatinya.

“ sebagai pengurus partai PKS belum mengetahui konsep atau tujuan dari ketua fraksi Gerindra. Konsep yang dibuat tanpa keterlibatan kami, disampaikan ke media juga tanpa sepengetahuan kami,” tuturnya.

Sebelumnya, Dua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang telah menolak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dalam Sidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2019.

Penolakan tersebut dilakukan dalam sidang yang dilakukan selama dua hari, yakni tanggal 5 – 6 Agustus 2020 yang digelar DPRD Kab. Pegunungan Bintang di Kota Jayapura,(Oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *