Ada Dugaan Kuat Terjadi Pelanggaran HAM

Komnas HAM Papua saat menerima pengaduan perwakilan 8.300 buruh mogok kerja PT. Freeport Indonesia di kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Selasa (11/8).(Elfira/Cepos)

Perwakilan Buruh Mogok Kerja PT. FI Mengadu ke Komnas HAM Papua

JAYAPURA- Dianggap proses penyelesaian kematian 71 orang buruh PT. Freeport sejak 2017 hinga tahun 2020 tidak ada kejelasan, perwakilan 8.300 buruh mogok kerja PT Freeport Indonesia (FI) mendatangi kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Selasa (11/8).

Kedatangan mereka ke Komnas HAM untuk mengadu atas apa  yang mereka alami sejak tahun 2017 hingga saat ini yang  belum juga mendapat kepastian soal status mereka.

Plh Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Melchior Weruin mengatakan, pokok pengaduan terbaru yakni atas kebijakan PT. FI juga oleh negara hingga saat ini menyebabkan 71 orang buruh meninggal dunia.

“Kedatangan mereka meminta Komnas HAM membentuk tim investigasi untuk melakukan upaya sesuai kewenangan Komnas HAM. Sehingga memperjelas bagaimana status mereka dan bagaimana jaminan soal hak hidup hak atas kesejahteraan dan masa depan mereka. Baik bagi  para buruh maupun keluarganya,” ucap Melchior kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Menurut Melchior, kasus ini secara institusi sudah dilaporkan ke Komnas HAM RI  sejak  Oktober 2017. Atas pengaduan yang disampaikan itu, Komnas HAM RI telah melakukan upaya dan menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait termasuk  Presiden Joko Widodo.

“Dua kali rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM kepada Presiden hingga saat ini  belum ditindaklanjuti,” ungkapnya.

“Ada dugaan kuat  terjadi pelanggaran HAM dalam kasus ini, karena ada dugaan pembiaran oleh PT Freeport  Indonesia dan negara. Karena persoalan ini  merupakan persoalan sejak tahun 2017. Namun, hingga saat ini mereka tidak diberi kepastian soal status dan juga upah mereka,” sambungnya.

Sementara itu, terkait dengan pembentukan tim investigasi, Komnas HAM Papua akan berkoordinasi dengan Komnas HAM RI di Jakarta.

“Ada dugaan kuat  terjadi pelanggaran HAM dalam kasus ini, karena ada dugaan pembiaran oleh PT Freeport  Indonesia dan negara. Karena persoalan ini  merupakan persoalan sejak tahun 2017. Namun, hingga saat ini mereka tidak diberi kepastian soal status dan juga upah mereka,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Direktur LBH Papua sekaligus kuasa hukum Buruh Mogok Kerja PT. Freeport  Emanuel Gobay menyampaikan, kedatangan mereka ke Komnas HAM terkait temuan terhadap adanya dugaan pelanggaran HAM khususnya pelanggaran hak hidup yang menimpa buruh yang melakukan mogok kerja.

“Pelanggaran hak hidup itu dugaan yang melakukannya PT. Freeport atas tindakan mencabut upah dan juga BPJS  pertangal 1 juni 2017. Sehingga berdampak pada kesulitan 71 buruh ketika sakit dan tak punya biaya untuk membayar biaya rumah sakit  hingga berujung pada mereka meningga dunia,” ucap Emanuel.

Dikatakan, pihaknya sudah melakukan pengaduan ke Komnas HAM RI  dan ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM RI yang ditujukan  kepada presiden. Dalam rekomendasi  tersebut menitip beratkan  pada persoalan hak atas upah, hak hidup dan kesejahteraan.

“Kenyataannya hingga saat ini presiden tidak melakukan apapun. Sementara fakta yang kami  temukan ada 71 buruh yang meninggal. Atas dasar itu, kami menyimpulkan presiden melakukan tindakan pembiaran. Sementara kita semua tahu menyangkut perlindungan penghormatan dan penegakan HAM menjadi  tugas negara melalui pemerintah,” paparnya.

Lanjut Emanuel, atas sikap presiden membiarkan hal itu, membuktikan presiden  melakukan pelanggaran hak hidup terhadap 71 buruh yang meninggal sejak 2017 hingga 2020.

Untuk itu, pihaknya meminta Komnas HAM membentuk tim investigasi kemudian  melakukan investigasi atas dugaan tindakan  pelanggaran hak hidup yang diduga dilakukan oleh PT. Freeport dan juga Presiden Republik Indonesia

“Sikap diam  presiden membuktikan dia sedang melakukan pembiaran, tidak melindungi dan menghormati penegakan HAM yang menjadi tugas negara melalui pemerintah,” tegasnya.

Dikatakan, kasus ini akan dikawal terus. Bahkan akan terus disuarakan untuk membuktikan  bahwa ada fakta pelanggaran HAM yang sedang terjadi  dalam persoalan buruh.

“Yang pasti kami akan melaporkan ke internasional menggunakan mekanisme pelaporan internasional yang ada. Baik di komisi maupun di dewan yang terbentuk atas dasar deklarasi,” pungkasnya. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *