Pembangunan Kantor Bupati Tak Bisa Disubkontrakan

Lokasi Pasar Wouma yang habis terbakar yang masuk dalam rencana Kunjungan Presiden RI Ke Wamena. (Denny/ Cepos)

WAMENA –Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua menyatakan  permintaan  30 persen pembangunan kantor Bupati Jayawijaya diserahkan kepada pengusaha OAP atau dipecah dalam sub kontrak, tak bisa dilakukan oleh pemerintah.  Menurut Bupati J hon, jangan semua berambisi untuk kerja, harus melihat konstruksinya apa dulu untuk pembangunan kantor Bupati. Sebab,  ini sangat berbahaya kalau yang mengerjakan itu perusahaan yang berbeda -beda.

   “Sub Kontrak 30 persen yang bagian mana yang mau dibagikan? ini pembangunan yang tak bisa kita main -main, seperti rangka baja dengan pondasinya itu harus sama orang yang bekerja tak boleh terpisah, kalau dipecahkan jadi sub kontrak dan orang yang berbeda -beda akan hancur gedung kantor Bupati nanti,” ungkapnya Selasa (11/8) kemarin.

   Menurutnya, kalau pekerjaan jalan, jembatan mungkin bisa dipecah menjadi sub kontrak, tapi kalau pembangunan fisik kantor Bupati tidak bisa untuk disubkontrak karena itu satu rangkaian untuk melakukan pekerjaan itu karena sangat berbahaya apabila nanti digunakan.

  “Ketika kita pisahkan atau menjadikan pekerjaan itu Sub Kontrak maka kemungkina tak akan sama konstruksi dan fondasi yang dibuat, sehingga saat gedung itu digunakan juga menjadi berbahaya apabia terjadi gempa,”jelasnya.

    Sementara untuk pekerjaan yang dilakukan dengan penunjukan langsung, kata Bupati, memang ada aturan kalau untuk pekerjaan yang di bawah Rp 1 miliar itu tak perlu dilelang dan dilakukan penunjukan langsung kepada pengusaha. Selama ini, lanjut Bupati, yang ditunjuk juga adalah anak putra daerah dan  untuk pekerjaan di tahun 2020 ini dari dana DAK semua anak putra daerah yang kerjakan,

   “Itu peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga jika ada yang menyebutkan kalau pemda tidak melakukan pelelangan itu omong kosong semua,”tegasnya

   Ia menyatakan untuk pekerjaan yang telah dikerjakan tahun lalu dan belum diselesaikan bahkan anggarannya telah dicairkan 100 persen, ia sendiri tak pernah mendapatkan laporan kalau pekerjaan itu belum selesai 100 persen, namun ada pengusaha yang ditunjuk telah bersedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut di tahun ini.

  “Yang kemarin seperti di SD Inpres Pelebaga 2 ruang kelas yang belum terselesaikan itu memang ada keterlambatan penyelesaian, tetapi ini karena banyak masalah terjadi di sana seperti adanya pemalangan masyarakat setempat sehingga penyelesaiannya tertunda,”bebernya

   Bupati menyatakan jika ia sudah perintahkan Dinas Pendidikan menyelesaikan masalah ini dan sekarang telah terselesaikan. Bahkan tukang -tukang sedang bekerja menyelesaikan pekerjaan itu  sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat.

  “Ada juga pekerjaan pembangunan yang lainnya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat karena itu menggunakan APBN, sehingga tak bisa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk pekerjaan itu,”tutup Jhon Banua (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *