Bupati Lanny Jaya Terima Pendemo CPNS

Para pelamar CPNS formasi 2018 yang melakukan aksi demo di di halaman Kantor Bupati Lanny Jaya, Selasa (11/8)

TIOM-Para pelamar CPNS Tahun 2018 bersama Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Lanny Jaya melakukan demo besar-besaran di halaman kantor Bupati Lanny Jaya, Selasa (11/8). Demo dihadiri  ratusan masyarakat dari 39  Distrik di Kabupaten Lanny Jaya.

   Demo yang sebelumnya telah dilakukan pada 3 Agustus 2020 lalu telah menyebabkan terjadinya aksi tidak terpuji dengan pelemparan kaca kantor Bupati. Kini massa datang dalam jumlah yang lebih besar terdiri dari para pencaker,  orang tua dan anak anak.

Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom, SE, M.Si menerima aksi itu. Dimana  Bupati juga didampingi oleh Ketua dan beberapa anggota DPRD Lanny Jaya, Kapolres Lanny Jaya, Sekda Lanny Jaya serta para kepala OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.

   Adapun aspirasi para pendemo antara lain menolak dengan tegas pengumuman hasil kelulusan CPNS non OAP formasi 2018 karena tidak memenuhi kuota 80 persen. Para pencaker dan pengangguran se-Kabupaten Lanny Jaya meminta agar formasi CPNS untuk formasi tahun 2019 100 persen diisi oleh pencaker asli Lanny Jaya. Meminta agar untuk formasi 2019 tidak ada pemberkasan baru melainkan diperuntukkan bagi pelamar CPNS formasi 2018.

Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom SE. M.Si

Meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD Lanny Jaya agar segera memainkan fungsi pengawasan dan menyusun perda khusus penerimaan CPNS yang intinya dapat mengakomodasi pencaker orang Lanny Jaya, mengingat minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Lanny Jaya.

  Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom,SE,M.Si menjawab aspirasi atau pernyataan sikap yang disampaikan. Befa mengatakan bahwa untuk pencaker yang memiliki ijazah sarjana akan diselesaikan pada formasi berikut untuk itu hal ini tidak menjadi masalah atau dapat dikatakan telah selesai.

  Sedangkan yang untuk pencaker yang berijazah SMA/SMU ini yang menjadi masalah karena formasi yang tersedia sangat sedikit namun pencaker membludak sampai dua ribu dua ratusan orang.  Untuk itu Befa menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena formasi sangat sedikit namun demikian pemerintahan yang dipimpinnya telah berusaha maksimal membuka lowongan formasi tersebut agar membantu mereka yang berijazah SMA tersebut.

  Selanjutnya Befa menjawab tuntutan pengumuman CPNS 70% papua dan 30% pendatang. Befa dengan tegas menjawab bahwa keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dengan Gubernur Provinsi Papua bahwa formasi CPNS 80% untuk Papua dan 20% untuk pendatang. Untuk itu Befa bersama tim dan pihak BKD akan membuka data kembali secara transparan untuk meneliti apa yang terjadi.

  Befa berjanji akan mengembalikan 80% hak orang Papua dan 20% non Papua dan tidak boleh diganggu gugat karena hal itu telah menjadi keputusan negara dan pemerintah pusat. ” Saya minta saudara saudara tidak terpengaruh dengan kabupaten lain yang tidak memberikan kesempatan kepada saudara saudara pendatang dan 100% khusus Papua,  ingat bahwa tiap keputusan ada dampaknya dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kita semua harus tunduk pada aturan yang berlaku di negara ini,”tegasnya.

Bupati  Befa juga meminta segera lakukan pemeriksaan kuota 80% dan 20% dapat tercapai artinya dari jumlah kelulusan 584 orang, untuk pendatang 20% atau 116 orang dan 80% untuk Papua atau 467 orang.

  Befa juga berjanji jika terjadi KKN di dalam tubuh Badan Kepegawaian Daerah maka selaku kepala daerah,  dirinya akan mengganti pejabat yang coba coba bermain. Befa juga     memastikan jatah OAP ke 80% dan jatah non OAP 20% tetap dipertahankan, untuk hal ini Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya telah menyurat ke Meneteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,  Befa juga mengatakan bahwa untuk formasi CPNS 2019 100% diperuntukkan bagi orang Lanny Jaya asli kecuali jurusan yang sangat dibutuhkan dapat diisi oleh OAP selain Lanny Jaya setelah mendapat persetujuan dari masyarakat.

  Sementara itu Ketua DPRD Lanny Jaya, Tanus Kogoya menyampaikan bahwa sepakat dengan Bupati Lanny Jaya bahwa untuk penerimaan CPNS formasi 2019, 100% untuk orang Lanny Jaya. Juga untuk menjawab permintaan pendemo tentang perda khusus bagi pencaker Lanny Jaya Tanus mengingatkan bahwa salah satu tugas legislasi DPRD adalah membuat perda namun akan dilihat jika tidak bertentangan dengan aturan maka akan didorong. (Humas/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *