Tak Dapat Lelang Proyek, Pengusaha OAP Palang Kantor ULP

Pengusaha Anak Asli Jayawijaya saat melakukan aksi palang terhadap Kantor ULP Jayawijaya digedung Otonom lantai 4 (Denny/Cepos)

WAMENA-Pengusaha asli Papua kembali melakukan pemalangan Kantor Unit Layanan Pelelangan  (ULP) Jayawijaya, Senin (8/8). Mereka kecewa, karena   tak ada pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bisa mengakomodir anak Asli Daerah yang memiliki perusahaan aktif dan tergabung dalam Gapensi Jayawijaya.

   Ketua Tim Kawal Pembangunan Infrastruktur Jayawijaya Kostan Elopere mengaku sebagai pengusaha OAP, selama ini  pihaknya datang dari dinas ke dinas minta data pekerjaan tahun 2020, namun tak pernah ada pekerjaan.

  “Kami berikan apresiasi kepada bupati, sudah berikan kepada teman-teman pengusaha lain. Tetapi yang punya bendera, profil yang lengkap ini juga tidak dapat. Kami ini korban. Selama ini bupati penunjukan pekerjaan tersebut,” tegasnya saat ditemui di Gedung Otonom Kantor Bupati Jayawijaya, Senin (10/8) kemarin.

  Ia membeberkan bahwa ada  temuan di lapangan, dimana sekitar 10 paket pekerjaan 2019 yang belum selesai, tetapi dananya 100 persen. Satu di pelebaga, yakni dua ruang kelas baru, lalu di Muliama rehab perpustakaan, ruang 4 RKB. Di tagime, Porome, Kurulu itu perumahan guru, MCK gunung susu 4 pintu, Walelagama MCK. Foto-foto ia telah lampirkan dan ada beberapa yang dikasih masuk semua dinas ditunjukan kepada bupati,

  “Yang satu di Pelebaga itu pada hari jumat sudah diperiksa tim penyidik   Polres Jayawijaya. namun yang mengherankan tahun ini mereka dapat lagi pekerjaan itu, perusahaan yang sama, orang yang sama, baru kita teman-teman lain ini mau dikemanakan?” ujarnya.

   Menurut Kostan,  penunjukan ini bukan kepada orang murni kontraktor. Tapi  pinjam perusahaan baru kerja. “Kmi di bawah anggota Gapensi, bukan sembarangan, kami punya profil lengkap. Maka kami minta pembangunan  kantor bupati dana yang dianggarkan 100 miliar, itu perlu 30 miliar kasih kepada kami pengusaha anak daerah kalau tidak kami akan palang.”tegasnya

  Di tempat yang sama Sekretaris Tim Kawal Pembangunan Infrastruktur Jayawijaya Isak Wetipo  mengakui jika dana pembangunan kantor bupati itu 30 persen harus diberikan ke Gapensi. OAP, inilah yang akan mengerjakan  yang ke dua bupati Jayawijaya harus transparan, menggunakan aturan.

  “Kami anggota gapensi tiap tahun membayar pajak, tetapi tidak pernah dapat pekerjaan. tidak dapat pekerjaan karena tidak pernah dilelang. Tiap tahun membayar pajak baru pajak ini lari ke mana, kita ini korban dua kali lipat. kita tidak mungkin kerja di Lanny Jaya atau di Jayapura karena kita membayar pajak di Jayawijaya.”tegas Izak Wetipo yang berharap Bupati jeli melihat persoalan ini. (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *