Kawasan Sepanjang Holtekamp Tak Boleh Ada Bangunan

TERUS DIBANGUN – Salah satu bangunan yang sedang dikerjakan di jalan Pantai Holtekam saat difoto, Senin (10/8) kemarin. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyatakan bahwa sleuruh bangunan di lokasi ini belum mengantongi IMB. ((Gamel Cepos))

Semua Banguan di Kawasan Tersebut Tak Ada yang Kantongi IMB

JAYAPURA-Kepala Dinas PUPR PKP Kota Jayapura melalui Kabid Tata Ruang Henny R.Mantundouw mengatakan, lokasi sepanjang jalan usai jembatan Youtefa (Pantai Mendug) sampai kawasan Pantai Holtekamp Distrik Muara Tami adalah kawasan hutan lindung, kawasan wisata, kawasan resapan air, dan kawasan hutan produksi konservasi, sehingga tidak boleh dilakukan pembangunan karena bisa berdampak lingkungan maupun ekosistem di sana.

Padahal Dinas PUPR PKP Melalui Bidang Tata Ruang sudah melakukan sosialisasi dan larangan serta menyurat bagi warga yang telah membangun di kawasan itu.    “Daerah sepanjang itu tidak ada yang mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kami sudah jelaskan kepada mereka  yang sedang membangun di kawasan itu, waktu datang ke kantor untuk minta surat keterangan titik koordinat dan lainnya, kami juga sudah jelaskan kawasan itu tidak bisa dibangun,”ungkap Henny kepada Cenderawasih Pos d iruang kerjanya, Senin(10/8) kemarin.

  Diakui, kawasan di sana paling banyak daerah resapan air, ada juga daerah rawan bencana, dan rata-rata kawasan sepanjang setelah jembatan Youtefa  Distrik Muara Tami tidak boleh dibangun.

   Henny mengakui, sebelum ada wabah Covid-19 pihaknya akan melakukan rapat besar bersama Satpol PP Kota Jayapura, DLH, Bappeda supaya untuk ke lapangan ambil tindakan, cuma sampai sekarang belum dilakukan karena melihat situasi yang terjadi dan sambil menunggu petunjuk pimpinan.

Dijelaskan, sebenarnya dari data lapangan adanya bangunan di sana, memang ada bangunan yang sifatnya menyewa seperti bangunan lapak jualan pedagang menyewa di pemilik hak ulayat ada juga pemilik hak ulayat yang menjual tanah lokasinya ke masyarakat, termasuk pemilik hak ulayat sendiri yang membangun di kawasan itu.      

  Ditegaskan, walaupun kawasan itu pemiliknya hak ulayat setempat, namun, jika berkaitan dengan keselamatan bersama dan menyangkut kawasan ekosistem tentu pemilik hak ulayat tidak boleh seenaknya ada aturan yang harus ditaati demi kepentingan bersama, jika seandainya kawasan itu bukan daerah resapan air, daerah konservasi, hutan lindung, silakan dibangun pemerintah tidak akan halangi, tapi ini sudah menyangkut keselamatan bersama dan ada Perdanya tentu harus dimengerti juga tidak boleh lawan aturan, begitu juga bagi yang membeli tanah di kawasan itu harusnya juga harus tahu, jangan ambil risiko.    

  Ditambahkan, untuk satu tempat di sana, yang sekarang sudah dilakukan penimbunan di teluk itu adalah lokasi salah satu venue yang digunakan untuk PON dan ini diizinkan, karena sudah ada instruksi dari presiden untuk mendukung pelaksanaan PON maka pemerintah harus mendukungnya sesuai dengan instruksi yang ada.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Ir Hj Ketty Kailola menyatakan bahwa keseluruhan bangunan di sepanjang Pantai Holtekamp memang belum mengantongi izin.

Ini sedikit miris mengingat sebagian besar pihak yang menempati lokasi ini adalah pejabat di Papua yang harusnya paham akan aturan. “Sampai saat ini tidak satupun yang mengantongi IMB dan kami dari Pemkot  sudah mengambil tindakan dengan memberi teguran secara lisan. Untuk teguran tertulisnya dari Sekda sudah disiapkan,” kata Ketty Kailola saat ditemui di Pantai C’beeri Kampung Engros, Senin (10/8).

Ia membenarkan bahwa seharusnya pemilik lokasi mengurus dulu perizinan pembangunannya untuk dilihat kelayakan dan syarat apa yang harus dipenuhi. Apalagi lokasi yang digunakan berstatus hutan lindung. “Harusnya dihentikan dulu lalu ditertibkan. Silakan semua mengurus perizinannya dan jangan melanjutkan kesalahan yang sudah dilakukan,” beber Ketty. Ini dibenarkan oleh PPNS DLHK, Agusthinus T Ondi yang menyatakan seluruh bangunan dan pembangunan di sepanjang Teluk Yotefa adalah ilegal.

“Pertama  karena ini masuk dalam kawasan hutan lindung dan tidak ada yang mengantongi IMB. Selain itu masih terjadi sengketa lahan di Mahkamah Agung antara masyarakat adat Nafri dan Enggros Tobati dan kalau bicara dampak lingkungannya ini besar sekali, akan terjadi kerusakan di kawasan hutan mangrove, terumbu karang dan semua aspek ekologi di pesisir,” kata Agusthinus.  Dikatakan yang nyata terlihat adalah melakukan aktifitas pembangunan di kawasan konservasi dan tidak memenuhi ijin padahal ada aturan mainnya. (dil/ade/wen)

1 thought on “Kawasan Sepanjang Holtekamp Tak Boleh Ada Bangunan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *