Hari Pribumi, Diwarnai Penolakan Otsus    

Masyarakat adat saat menandatangani petisi penolakan Otsus dalam Peringatan hari Pribumi oleh DAP Wilayah Lapago,  di Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya, Senin (8/8). (Denny/Cepos)

WAMENA- Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Lapago Dominikus Sorabu mengungkapkan bahwa saat ini  masyarakat di Papua tengah dilanda Pandemi Covid-19. Namun,  di Papua sudah sejak lama menjadi daerah “endemi” pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang begitu luar biasa.

  Karena itu, dalam momentum peringatan Hari Pribumi, DAP Lapao menggelar ibadah syukur, untuk dapat memerangi  Covid-19, sekaligus kembali berkebun serta melakukan penandatangan petisi penolakan otonomi khusus Papua.

  “Terkait  penolakan Otsus, DAP  tidak akan melakukan demonstrasi, tetapi demo yang bermartabat, berwibawa dengan menghargai hukum formal dan kami akan melakukan dengna menandatangani petisi ini, sebagai bentuk konsultasi dengan public,”ungkapnya usai ibadah Hari Pribudmi di Halaman Kantor DAP Lapago di Kama Distrik Wesaput.

    Domenikus menyatakan apa yang menjadi amandemen oleh pemerintah pusat di Jakarta, itu tidak melihat kebutuhan rakyat yang sesungguhnya harus ada evaluasi-evaluasi otsus, tetapi tidak melakukan evaluasi. Justru  dipaksakan untuk melakukan amandemen.

  “Ini bukan otonomi khusus, tetapi mereka tekan dia menjadi otonomi khusus. Contoh di Tiongkok itu sudah leg spesial, dia sudah punya mata uang sendiri,  terus di pasifik itu macam di Kanaki itu sudah punya mata uang sendiri, model begitu. Tetapi kemudian mereka mereduksi turun, jadi otonomi khusus. Turun sampai amandemennya sudah yang ke 11 itu sama dengan undang-undang yang lain, tidak bergigi.”jelasnya

    Menurutnya, ketika pertama Otsus  ditawarkan untuk meredam aspirasi Papua Merdeka. Tetapi konteks hari ini, lanjut Dominikus, aspirasi Papua Merdeka menjadi tren isu internasional.  “Belum kita bicara soal afirmasi action, misalnya di pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur itu soal lain tetapi esensinya itu.” kata Sorabut

   Ia menyebutkan konteks lain adalah, rakyat Papua hari ini sudah mendesak untuk mereka menentukan nasib sendiri. Bentuk suport itu mereka melakukan tentang petisi itu. Pihaknya  hanya sebagai mandataris masyarakat adat, tetapi pemilik tanah dan bangsa ini sudah tadi mereka tandatangani itu.

   Secara terpisah Kapolres Kapolres Jayawijaya AKBP Dominggus Rumaropen menyatakan untuk mengantisipasi peringatan Pribumi yang memang ada pergerakan masa di Kota Wamena dan sekitarnya, maka  pihaknya dibackup oleh TNI dalam hal ini Kodim 1702/ Jayawijaya mengawali dengan melaksanakan apel gelar pasukan, sejak pagi hari.

   “Kami membagi tugas untuk melaksanakan pengamanan -pengamanan di beberapa titik agar semua aktifitas di Kota Wamena berjalan dengan normal, baik mereka yang merayakan hari pribumi, kita juga memberikan pelayanan keamanan kepada mereka agar lancar aman dan tertib tetapi juga aktifitas warga di Jayawijaya dari berbagai kepentingan semuanya boleh berjalan dengan normal di hari ini,”jelasnya. (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *