Kurikulum Harus Sama Se-Indonesia

Sejumlah anak melakukan proses belajar bersama di luar ruangan yang di selenggarakan oleh RT Setempat di Pademangan Timur, Jakarta, Sabtu (8/8/20). Belajar bersama yang diselenggarakan di hari libur ini agar para anak dapat beraktivitas belajar bersama temen dan tetep bersosialisasi di saat tidak adanya tatap muka langsung belajar mengajar. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

KPAI Kritik Ketidaktegasan Kemendikbud

JAKARTA, Jawa Pos – Saat pandemi Covid-19 harus ada penyesuaian di segala aspek. Termasuk pendidikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki sikap dalam pembelajaran disaat bencana nasional ini.

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 Kemendikbud menerbitkan pedoman kurikulum darurat. Aturan itu menyatakan bahwa sekolah dapat menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemendikbud memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai.

Kemendikbud memberikan tiga pilihan kurikulum yang bisa digunakan satuan pendidikan. Pertama kurikulum yang mengacu pada kurikulum nasional, kedua menggunakan kurikulum darurat, dan selanjutnya sekolah diperkenankan melakukan penyerdehanaan kurikulum secara mandiri.

Mendikbud Nadiem Makarim hanya berpesan agar siswa tak terbebani dengan kurikulum yang dipilih sekolah. Guru diminta untuk melakukan assessment kognitif dan non kognitif. Tujuannya untuk menyukseskan pendidikan di saat pandemi.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiyarti menyatakan mengapresiasinya kepada Kemdikbud. Ini terkait adanya kurikulum pada situasi darurat. ”Meski barangnya belum diketahui publik dan KPAI juga belum mendapatkan Permendikbud tentang standar isi dan standar penilaian, karena perubahan kurikulum semestinya didasarkan pada standar isi dan standar penilaian tersebut,” ucapnya kemarin (9/8).

Adanya tiga opsi kurikulum dan menyerahkan kepada sekolah untuk memilihnya, dianggap tidak efektif. Retno menyayangkan sikap Kemendikbud yang tidak tegas itu. Menurutnya kurikulum darurat harus ditetapkan seluruh sekolah. ”Seharusnya tidak boleh ada pelaksanaan kurikulum berbeda dalam satu tahun ajaran baru karena akan membingungkan guru dan sekolah,” ungkapnya.

Hal itu pernah terjadi di lapangan ketika Anies Baswedan menjawab sebagai Mendikbud. Situasi saat itu memang bukan bencana. Namun Kemendikbud mengeluarkan dua kurikulum, yakni kurikulum 2013 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). ”Sekarang situasinya sedang darurat. Jadi untuk meringankan guru, siswa, dan orangtua maka kurikulum yang harusnya diberlakukan adalah kurikulum dalam situasi darurat di seluruh Indonesia,” ujar Retno.

Selain itu yang menjadi sorotan lainnya adalah dana BOS. Ketentuan dana BOS untuk kuota internet menurutnya juga tak tepat. Harus ada aturan pembagian dana BOS dari pusat. Jika tidak, sekolah pun juga akan kebingungan. Apabila semua dana digunakan untuk internet, maka nasib guru honorer akan terancam.

Selama ini dana BOS diterima sekolah perempat bulan. Setiap jenjang besarannya berbeda. Untuk  jenjang Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp 900.000/tahun, SMP Rp 1,1 juta pertahun, SMA Rp 1,6 juta pertahun, dan SMK Rp 1,7 juta per tahun. ”Tidak ada pandemi saja dana BOS kurang, apalagi ketika ada pandemi. Karena sekolah juga harus menyiapkan infrastruktur kenormalan baru dengan dana BOS. Daftar belanja bertambah tapi uang belanja tidak ditambah,” ujar Retno. (lyn/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *