Tak Semua Sekolah di Jayawijaya Dibuka

UPACARA: Siswa Baru di SMP Negeri 1 Wamena saat berbaris mengikuti upacara pembukaan pendaftaran tahun ajaran baru, Juli lalu.(Denny/ Cepos)

Di Merauke, SD-SMP Tatap Muka,  SMA Belajar   Daring

WAMENA-Menyikapi kebijakan penerapan Adaptasi New Normal di 28 kabupten di Provinsi Papua yang diputuskan dalam rapat Forkopimda Papua, pekan kemarin, mulai disikapi Pemkab Jayawijaya.

Terkait dengan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka di sekolah, Pemkab Jayawijaya memastikan belum semua sekotah dibuka dengan pertimbangan melihat kondisi daerah terlebih dahulu. Kemungkinan aktivitas sekolah yang dibuka hanya di zona III dan IV yang berada di distrik dan kampong di luar Wamena.

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, mengakui jika saat ini pemerintah melalui Dinas Pendidikan yang bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) sedang merancang sebuah terobosan untuk mengambalikan siswa belajar di sekolah bertatap muka langsung. Namun ini akan dilakukan di zona III dan  IV di Kabupaten Jayawijaya.

“Zona III dan IV ini itu di distrik dan kampung yang ada di luar kota Wamena. Sementara untuk zona I dan II belum bisa dilakukan. Karena masih melihat perkembangan dari penyebaran Covid-19 di Jayawijaya,” ungkapnya Rabu (5/8) kemarin.

Bupati memastikan sejak ditutupnya Bandara Wamena 14 hari jumlah kasus baru Covid-19 di Jayawijaya menurun dengan cepat. Sehingga dapat dipastikan semua pasien Covid yang dirawat saat ini dari luar Jayawijaya.

Oleh seab itu, pihaknya akan melihat lagi bagaimana membuka sekolah kembali dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Kami akan lihat lagi untuk membuka sekoah kembali di zona I dan II dengan protokol kesehatan usai pembelajaran tatap muka di zona III dan IV dilakukan terlebih dahulu. Kita akan coba lihat kedepan nanti,”jelas Jhon Banua.

Jhon Banua juga telah memerintahkan Plt Sekda Jayawijaya bersama Dinas Pendidikan dan WVI untuk rapat guna mencari solusi yang tepat untuk membuka kembali sekolah di zona III dan IV. Dirinya meminta harus ada langkah-langkah yang disusun baik untuk menerapkan pembelajaran dengan tatap muka kembali.

Sementara itu,   Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)  SMA  Kabupaten Merauke  Antonio Liberto Ohoitimur, S.Pd, ketika ditemui media ini di ruang kerjanya mengungkapkan bahwa berdasarkan  hasil rapat  MKKS  yang  dilakukan dengan seluruh  kepala sekolah SMA yang ada di Merauke di KPG  Khas Papua telah disepakati  bahwa  proses   belajar mengajar   tetap dilanjutkan  dengan sistem daring atau fluring.

Menurut  Antonio Liberto  Ohoitimur  yang menjabat sebagai Kepsek   SMA YPPK  Yos Sudarso,  keputusan  Kepala Dinas  Pendidikan, Perpustakaan dan Aset Daerah   Papua dimana sekolah mulai masuk tatap muka  mulai 3 Agustus   2020. “Tapi    karena adanya  peningkatan   kasus di Merauke  yang saat ini sementara dirawat   di rumah sakit sebanyak 10 orang, maka berdasarkan   rapat MKKS  semua  SMA  yang ada di Merauke  kami liburkan selama  14 hari kedepan,” ucap Antonio   Ohoitimur.

Libur disini   lanjut  Antonio  adalah tidak masuk ke  sekolah tatap muka  tapi belajar  dari  rumah secara daring   atau fluring atau penugasan. “Sistem belajar masih dari rumah  dengan mengacu  sistem  model  pembelajaran yang digunakan  oleh  setiap sekolah. Karena ada dalam bentuk fluring, ada dalam bentuk daring   atau ada dalam bentuk penungasan,” tuturnya.

   Sementara untuk tingkat SD  dan SMP dimana kewenangannya   berada di Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten Merauke,  sudah belajar   tatap muka  sejak 1 bulan lalu. Namun   sistem   belajar tatap muka   yang diberlakukan  hanya  masuk  2 kali  dalam satu  minggu. Dengan  jam yang dibatasi serta  protokol   kesehatan yang  cukup  ketat.

Kepala Dinas Pendidikan dan   Kebudayaan Kabupaten Merauke Thiasoni Betaubun, S.Sos, M.Pd, MM   yang coba dikonformasi  media ini  dengan menghubungi  lewat  telpon selulernya   beberapa kali  meski  bunyi   namun  tidak direspon.

Namun  begitu,    Antonio Ohoitimur  berharap keputusan untuk belajar daring dapat diikuti   oleh para  guru tingkat SD dan SMP. “Karena   kita melihat  bahwa risiko di  Kabupaten Merauke  terpapar cukup  besar. Jangan sampai sekolah-sekolah yang masih  melakukan  pembelajaran   ini  modelnya sama di Jawa,  karena sekolah dibuka  maka orang tua menggugat  pihak  sekolah,” tambahnya.

Untuk itu, dirinya berharap Dinas Pendidikan  dan kebudayaan   Kabupaten Merauke  dapat menindaklanjuti ini  sehubungan dengan  bertambahnya  pasien Covid di Merauke. (jo/ulo/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *