MRP: Evaluasi Otsus Hak Orang Papua Bukan Jakarta

Ketua Majelis Rakyat Papua  (MRP), Thimotius Murib

JAYAPURA – Pemerintah pusat melalui Kemendagri diharapkan untuk menghargai UU Otsus yang menyebutkan proses evaluasi Otsus ada di Rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua, (MRP) dan DPR Papua.

Ketua MRP, Timotius Murib ia mengaku sudah mengetahui kehadiran Menteri Dalam Negeri bersama rombongan dalam rangka evaluasi otsus dengan bertemu masyarakat tertentu di Timika belum lama ini,  dan ia mempertanyakan apa yang dibahas dalam rangka Otsus? “Kami masyarakat tidak tahu pertemuan tersebut melakukan evaluasi dalam bentuk apa dan ketemu dengan siapa di Timika,” katanya.

Ia menegaskan bahwa sesuai amanat undang-undang Otsus yang melakukan evaluasi adalah rakyat Papua melalui MRP dan DPRP, maka pemerintah pusat dan menteri dalam negeri harus menghargai konstitusi dari negara ini.

Dia berharap undang-undang Otsus yang hanya diberikan uang tanpa kewenangan tersebut harus dievaluasi oleh rakyat Papua yang benar-benar mengalaminya bukan pemerintah pusat atau Menteri Dalam Negeri karena dalam undang-undang otsus tidak mengatur demikian dan jika hal ini di dihiraukan maka pemerintah pusat melanggar undang-undang yang sendiri.  “Proses evaluasi ini harus dipikirkan dengan melibatkan masyarakat, bukan keputusan pusat,” tegasnya.

Ia mengatakan, jangan melakukan sepotong-sepotong dan mengatasnamakan lembaga-lembaga MRP melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini niatnya apa,?

Untuk itu, dirinya berpesan bahwa pemerintah pusat dan khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan keleluasaan penuh kepada masyarakat Papua melalui MRP dan DPRP untuk bekerja dan mengakomodir  apa yang menjadi keinginan masyarakat Papua. (oel/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *