Tujuh Satker Diusulkan Mengantongi Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Suasana upacara secara virtual yang dilakukan serentak oleh jajaran Kemenkumham secara nasional di kantor Kemenkumham Kotaraja, Senin (3/7) kemarin. Kemenkumham Papua mengusulkan 7 Satker untuk masuk dalam predikat wilayah bebas korupsi. (Gamel Cepos)

JAYAPURA –  Sebanyak 7 satker dari 20 satker  dilingkup Kemenkumham Provinsi Papua diusulkan  untuk mengantongi predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pihak Kemenkumham   selaku pembina di daerah juga menyatakan siap untuk turun gunung mengawal proses tersebut. “Ada 4 dari kantor imigrasi dimana salah satunya sudah berpredikat  WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dan 3 lainnya bepredikat WBK. Sementara 2 dari Bapas Jayapura dan Lapas Kelas II Nabire,” beber Kakanwil Papua, Drs Murjito Sasto M.Si disampaikan oleh Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Johan Manurung didampingi Kadiv Pemasyarakatan, Viktor Teguh Prihartono, Kadiv Keimigrasian, Friece Sumolang, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Kurniaman Telaumbanua dalam apel pagi serentak seluruh Indonesia yang dilakukan secara virtual, Senin (3/7).

Kata Johan tahun 2020 Kemenkumham mengusulkan 520 satuan kerja kepada Kementerian PAN dan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) sebagai mana semangat yang diusung tahun ini dalam pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang saat memasuki masa evalusi. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memerintahkan agar  seluruh Tim Kerja melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala memantau hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan hasilnya harus menunjukkan trend positif.

Bambang Rantam Sariwanto selaku Sekretaris Jenderal Kemenkumham menjelaskan bahwa apel ini untuk memberikan pembekalan dan penguatan kembali tentang peran dan tugas tim kerja pembangunan Zona Integritas terlebih dalam era new normal. Dengan terbentuknya pembangunan xona integritas menuju WBK, paling tidak Kemenkumkumham akan menularkan virus integritas kepada instansi pemerintah lainnya. Yang membanggakan adalah Kemenkumham tahun 2020 mengusulkan sebanyak 520 satuan kerja dan ini mengalahkan rekor pihak kepolisian.

Hanya menurut H. Jufri Rahman selaku Plt Deputi Bindang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB status WBK/WBBM bukan permanen sebab jika terdapat kesalahan dan ada laporan dari masyarakat akan akan langsung dievaluasi. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *