Tak Terima BST Covid, Sebagian Warga Tolak Coklit

Theresia Mahuze, SH (Sulo/Cepos)

MERAUKE-Karena  tidak  mendapatkan  Bantuan  Sosial Tunai (BST) Covid-19   menjadi alasan   beberapa  warga   Kota Merauke menolak  untuk dilakukan pencocokan dan penelitian  (Coklit) yang sedang dilakukan  oleh petugas  pemutakhiran  data pemilih  (PPDP).

   Ketua  KPU  Kabupaten Merauke  Theresia Mahuze, SH, ditemui media ini membenarkan adanya  penolakan sejumlah  warga  terhadap petugas  PPDP  tersebut. “Saya tanya  alasan mereka  tidak mau didata?” kata  Theresia Mahuze.

  Menurut    dia  ada yang  menolak didata dengan alasan  takut Covid-19.    ‘’Kalau tidak salah  itu di Kelurahan Seringgu,’’ jelasnya.

  Namun ada juga yang tidak mau  didata karena mengaitkan  dengan BLT Covid-19. “Ada  juga  yang beralasan  tidak mau didata karena  dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada,  tidak ada perubahan dan mereka kecewa,’’ katanya.   

  Theresia Mahuze mengaku  sangat menyayangkan  penolakan  yang dilakukan  oleh masyarakat tersebut. Karena  pendataan ini sangat penting. Karena   masyarakat   tersebut didata agar  pada Pilkada  besok dapat menggunakan hak pilihnya.

  “Mereka  punya hak politik  untuk memilih bupati dan wakil bupati  yang sedianya akan dilaksanakan 9 Desember  2020. Jangan sampai kami melakukan pendataan dan  mereka menolak, kemudian  pada hari H  datang ribut-ribut di TPS. Jangan sampai   itu terjadi.  Saya minta kepada masyarakat supaya tetap proaktif  untuk didata. Kalau memang takut  bisa dicek lewat online. Karena  saya sudah berkali-kali dalam  imbauan  untuk cek kembali bisa dengan online. Tapi sebaiknya secara  manual didata  oleh petugas kami dengan menyiapkan KTP elektoronik, kartu keluarga dan surat keterangan dari Dukcapil. Jangan sampai  menolak,’’   katanya.

    Dijelaskan, jika menolak dengan alasan Covid, petugas  PPDP  tersebut sudah dilengkapi dengan  APD yakni mengunakan masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer. ‘’Sehingga tidak perlu takut menerima petugas kami. Kalau  takut  terima dalam  rumah, bisa  saja di teras atau di luar   supaya   bapak   ibu bisa terdata dengan baik sehingga kita mendapatkan  data-data yang benar terkait  dengan  identitas kependudukan  bapak ibu sekalian,’’ tandasnya.
   Penolakan  ini, tambah  Theresia  Mahuze  hanya terjadi di dalam  kota. Sedangkan  untuk  kampung-kampung belum   menerima laporan tersebut. (ulo/tri)   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *