Kepala Kampung Pagai Diduga Korupsi Dana Desa

Tokoh masyarakat Airu saat bertemu dengan Kepala DPMK dan Ketua DPRD Jayapura, Klemens Hamo  di ruang kerjanya, Kamis (23/4).

Yusuf Nakambi: Tudingan itu Tidak Benar, Saya Siap Diaudit   

SENTANI-Masyarakat Kampung Pagai, Distrik Airu memprotes tindakan kepala kampung yang diduga melakukan korupsi sejumlah anggaran yang masuk di Kampung Pagai, Distrik Airu sejak 2019 sampai 2020 ini.

“Saya dan Ketua DAS mewakili masyarakat  Kampung Pagai  sudah menyampaikan surat kepada DPRD dan DPMK supaya kepala kampung Pagai diberhentikan,” kata Titus Nakambi, salah satu tokoh masyarakat Kampung Pagai saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Jayapura, Kamis (23/7).

Untuk memuluskan aksinya itu, kepala kampung Pagai memanipulasi tanda tangan dan cap Bamuskam Kampung Pagai.

Lanjut dia, aksi kepala kampung ini tidak sampai di situ, sejak dipilih dan dilantik menjadi kepala kampung Pagai awal 2019 lalu, dia jarang berdinas di kampung itu. Warga setempat mengaku sangat geram dengan aksi kepala kampung itu. Masalah ini juga sudah disampaikankepada Inspektorat Kabupaten Jayapura, namun Inspektorat beralasan tidak punya anggaran untuk melakukan perjalanan ke Airu.

” Kami sudah pernah lapor ke Inspektorat, tapi mereka bilang tidak ada anggaran untuk datang ke sana,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Jayapura, Klemens Hamo, S.IP meminta pihak Inspektorat Kabupaten Jayapura untuk melakukan audit terhadap penggunaan alokasi anggaran, baik dana  desa,  dana kampung dan sumber dana lainnya yang masuk ke kampung itu sejak awal tahun 2019-2020.

“Tidak ada alasan bagi Inspektorat untuk tidak melakukan audit. Kami akan mendorong Inspektorat  segera turun ke sana untuk melakukan audit anggaran yang masuk ke kampung itu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra mengaku, segera menindaklanjuti persoalan ini. Pihaknya tidak akan menyalurkan uang tunai melalui kepala kampung tersebut dan bahkan akan ada opsi pemberhentian sementara ketika pihak Inspektorat melakukan pemeriksaan di kampung itu. Artinya kepala kampung tersebut tidak akan melaksanakan tugas kedinasannya sebagai kepala kampung selama persoalan belum diselesaikan.

“Sekarang sudah lain, alokasi anggaran tidak seperti sebelumnya. Kita sudah harus tegas sesuai petunjuk pusat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kampung Pagai, Yusuf Nakambi membantah semua tudingan itu. Menurutnya, utusan DAS yang mewakili warga Kampung Pagai adalah lawan politiknya sehingga apa yang dilakukannya itu merupakan upaya untuk menjatuhkannya sebagai kepala kampung.

“Apa yang mereka sampaikan itu tidak benar, yang pasti saya sudah menjalankan semua sesuai dengan aturan yang ada,”katanya.

Diapun tak keberatan jika inspektorat melakukan audit terhadap penggunaan alokasi anggaran negara yang disalurkan ke kampung itu sejak 2019 sampai 2020.

“Tidak masalah, silakan saja, saya juga siap diaudit. Mengenai pernyataan mereka yang mengatakan saya tidak berdinas di kampung, saya pikir itu juga tidak benar, karena saya sering berdinas dan sekretaris saya juga selalu berada di sana,”tambahnya.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *