Demo, Ratusan Mahasiswa Maybrat  Ajukan 18 Tuntutan

Ratusan mahasiswa Maybrat Se-Nusantara, saat menggelar aksi demontrasi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Maybrat, Rabu (23/7) kemarin.

JAYAPURA-Mahasiswa Maybrat Se-Nusantara menggelar aksi demonstrasi damai di Kumurkek Ibu Kota Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Rabu (23/7). Koordinator Umum Aksi Damai Mahasiswa Maybrat Se-Nusantara, Petrus Kosama menjelaskan bahwa ada 18 tuntutan yang dilayangkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Maybrat.

  Massa menyampaikan mosi tidak percaya atas pelayanan pendidikan Kabupaten Maybrat, sehingga meminta dengan tegas kepada Bupati Maybrat untuk segera mencopot jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat, karena dinilai lalai dalam tugasnya.

  Tidak hanya itu, pihaknya meminta kepada Pemda Maybrat untuk segera membangun asrama Maybrat di seluruh Indonesia, memberikan bantuan studi akhir bagi seluruh mahasiswa Maybrat di seluruh kota studi di Indonesia.

  “Segera terapkan peraturan daerah tentang pembatasan wilayah pemerintahan kabupaten Maybrat dan segera lengkapi sarana dan prasarana pendidikan disetaip sekolah SD, SMP dan SMA kabupaten maybrat,” jelasnya.

Mereka juga minta pembangunan pasar sentral bagi mama-mama Maybrat, segera membangun infranstruktur jalan di wilayah Mare, Aifat, Aifat Selatan, Ayamaru Jaya, Ayamaru Utara Tengah, Aifat Utara dan Aitinyo Raya. Segeara fungsikan rumah sakit pratama Maybrat.

   “Mengusir PT. Wanagalang Utama di Aifat Timur, tutup PT. Bangun Kayu Irian, menolak Otsus Jilid II, segera benahi gardu listrik induk di fratafen, menolak pembangunan pos-pos militer di wilayah Aifat Selatan, Aifat Timur dan Maret, mendesak dengan tegas Pemda Maybrat untuk berikan SK dinas bagi semua pejabat ASN OAP,” tuturnya.

  Sementara itu, Koordinator Lapangan Demonstrasi Damai Mahasiswa Maybrat Se-Nusantara, Musell Safkaur mendesak DPRD Kabupaten Maybrat untuk menetapkan harga dasar kebutuhan pokok di Maybrat, tolak transmigrasi di Kabupaten Maybrat, segera implementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Kepmendagri Nomor 122 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala kampung secara langsung, mendesak KPK, BPK dan Kapolda Papua Barat untuk turun ke Maybrat dan mengaudit APBD Maybrat periode  2018, 2019, dan 2020 termasuk dana penganggulangan Covid-19.

  “Kami mendesak dengan tegas kepada DPRD Kabupaten Maybrat dan Pemkab Maybrat untuk segera membentuk lembaga independen  bagi mahasiswa/i Maybrat di seluruh Indonesia,” ujarnya. (bet/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *