Pembangunan Sepanjang Holtekam Jangan Korbankan Ekosistem

Salah satu hutan/lahan yang terbakar. Kebakaran di lahan di sepanjang jalan Holtekamp yang dipenuhi dengan pohon-pohon, kini satu per satu ditebang, dibakar untuk pembukaan lahan baru?. Penggiat lingkungan menilai pembangunan yang mulai gencari di wilayah tersebut perlu diperhatikan, agar tak merusak ekosistem yang ada di kawasan tersebut. (Wenny/cepos)

JAYAPURA – Nampaknya masih sulit terhindari dari ekosistem yang rusak akibat pembangunan yang begitu cepat disepanjang Pantai Holtekam. Tanah yang sudah dikapling kapling oleh pemodal langsung digarap. Lokasi yang dulu berisi banyak pohon kasuari, pohon bakau, pohon kelapa serta ilalang kini mendadak bersih dan terang. Berbagai jenis kendaraanpun berjejer menepi di pinggiran pantai dengan hiruk pikuk hiburan. Namun paling tidak dari pesatnya pembangunan ini pemerintah menggandeng adat tetap mengawal agar tidak terkesan terbiar.

Akan menjadi lain ketika tanah sudah dilepas dan tak ada lagi hak kepemilikan akhirnya masyarakat hanya menyaksikan dari kejauhan pembangunan yang sedang jor-joran ini. “Sebenarnya satu kekhawatirkan kami adalah rusaknya ekosistem disekitar. Tapi ini nampaknya sulit dihindari. Yang namanya pembangunan sudah pasti harus ada yang dikorbankan, tinggal bagaimana memilah dan meminimalisir dampak buruknya,” kata Ketua Forum Peduli Port Numbay Green (FPPNG), Fredy Wanda, Selasa (21/7).

Ia menyebut lokasi yang dulunya hanya hutan belukar kini berhias beton, keramik bahkan bisa jadi lampu kelap kelip. Lokasi yang dulunya menjadi dusun kini ramai pengunjung. “Ada banyak cerita di lokasi sepanjang Holtekam ini tapi kini semua sudah terbuka, sisi pantai sudah penuh dihuni pemodal.  Mendug yang dulu jadi tempat  sandar perahu sekarang juga ditimbun dan tak lama lagi berdiri bangunan megah. Kemungkinan hutan mangrove ke arah Holtekam juga akan jadi korban,” cerita Fredy. Ia berharap dari catatannya ini pemerintah maupun masyarakat adat tetap memegang komitmen untuk menyelamatkan yang tersisa. Tak bisa hanya karena uang besar akhirnya dusun dijual. Tak bisa juga dengan beralasan kepentingan negara akhirnya hilang dusun masyarakat.

“Kami berharap ini diperhatikan sebelum semua hilang,” jelas Fredy. Senada disampaikan penggiat sosial  Jayapura, Gunawan yang melihat bahwa bangunan disepanjang jalan ini akan dibuat sesuai selera pemilik tanah. Nah alangkah baiknya pemerintah melalui DPR mengikat dengan sebuah regulasi semisal bentuk bangunan di kawasan tertentu perlu sama. Ini sekaligus mengangkat kearifan lokal Port Numbay. “Misalnya di Wamena bangunan semua perlu ornamen yang sama nam saya pikir di Jayapura juga bisa,” pungkasnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *