Tokoh Gereja: Kapolda Jangan Batasi Ruang Demokrasi OAP Soal Otsus

Pastor Jhon Bunai Pr

JAYAPURA – Menangapi peryataan Kapolda Paulus Waterpauw yang mengatakan “Tidak Bolah Ada Aksi Tolak Otsus,” mendapat kecaman tegas dari tokoh Gereja yang meminta Kapolda Papua tidak membatasi ruang Demokrasi bagi masyarakat Papua yang tidak merasahkan dampak Otonomi Khusus.

Mewakil 57 Pastor Pribumi papua Pastor Jhon Bunai Pr mengatakan, peryataan Kapolda dinilai terlalu dini dan bisa memancing konflik antara warga Papua yang pro dan kotra pendukung dan penolak Otsus jilid II.

“Bapak Kapolda keluarkan statement yang mengatakan tidak setuju adanya Petisi Otsus dan “Tidak Bolah Ada Aksi Tolak Otsus,” Menurut kami Bapak Kapolda terlalu cepat mengatakan hal itu. harus kita melihat kembali dan evaluasi otonomi khusus Revisi sudah oke atau tidak,” katanya di Abepura, Selasa, (21/7).

Ia mengatakan, tidak ada permusuhan antara pihak kepolisian dan masyarakat yang menolak Otsus dan Pro Otsus maka seharusnya pihak kepolisian berbicara soal kamtipmas bukan malah memancing situasi papua hingga membatasi ruang gerak menyatakan pendapat dimuka umum.

“Kita ini bukan musuh jangan dulu keluarkan statement apalagi Kepala Kepolisian, jika terjadi konflik besar maka mereka semua akan mengangkat tangan dan mengatakan kami sudah bilang dari awal bahwa tidak setuju tapi karena ada sikap setujuan akibatnya konflik ini harus diwaspadai, jangan ada konflik asantara yang pro dan Kontra, Otsua II,” katanya.

Yang mengatakan siapapun dia hari ini Baik pejabat provinsi Kapolda maupun pemerintah pusat wajib mengikuti Apa isi hati masyarakat terkait kasus jilid II.

Sementara itu, di tempat terpisah Mewakili Tokoh Gereja Dari GKI Pendeta Jhon Baransano mengatakan bahwa penyataaan Kapolda peryataan dari sisi institisi itu wajar saja karena ada pertimbangan.

“Saya minta sebagai tokoh agama menyangkam peryataan Kapolda Papua hal ini harus di petimbangkan dengan baik, kita lihat masyatakat yang merasakan masalah, sakit, dan selama otsus ini maka kebebasan berdemokrasi ada di rakyat, maka kebebasan berexpresi itu harus di hargai karena masalah orang Papua,” katanya.

Dikatakan Kapolda harus berpikir bijak jangan peryataan Kapolda menimbulkan Konflik maka harua bicara kamptipmas, tapi jangan Kapolda membatasi ruang demokrasi.

“Saya minta menghargai pendapat masyarakat Papua mari lihat dan rasakan mereka yang merasahkan dan mengalami jadi jika biarkan mereka yang tampil dan hicara, maka kita harus beri ruang kepada masyarakat dan kebebasan berdemokrasi harus di hargai, jangan di halangi,” katanya.(oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *