Kejari Eksekusi Mantan Kadis Trantib Kota Jayapura

Penyidik Kejaksaan Negeri Jayapura saat mengawal Otniel mantan Kepala Dinas Trantib Kota Jayapura di kantor Kejari Jayapura, Selasa (21/7). (Elfira/Cepos)

30-an Buronan Korupsi Masih Dikejar

JAYAPURA-Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura mengeksekusi mantan Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kota Jayapura, Otniel Meraudje di salah satu variasi mobil di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, sekira pukul 14:00 WIT, Selasa (21/7).

Sebelumnya, Kejari Jayapura dan Kejati Papua membentuk tim untuk melakukan pelacakan terhadap yang bersangkutan. Otniel yang merupakan terpidana kasus korupsi yang telah divonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan serta denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan pada Januari tahun 2016.

Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura N. Rahmat mengatakan, Otniel terlibat dalam kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran tahun 2008. Dimana anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Jayapura.

“Kejari Jayapura mulai menyelidiki kasus ini pada tahun 2013 dan menetapkan Otniel sebagai tersangka. Kerugian negara dalam kasus ini senilai Rp 78,5 juta,” ucap Rahmat kepada wartawan di Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura, Selasa (21/7).

Adapun Otniel dijerat dengan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Otniel tidak memberikan perlawanan saat kami menangkapnya di tempat itu.  Kami langsung membawanya ke kantor Kejari Jayapura,” terangnya.

Rahmat menuturkan, pihaknya telah  membawa Otniel ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Abepura untuk menjalani masa hukumannya 1,5 tahun penjara.

“Otniel telah menjalani test cepat Covid-19 di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Papua sebelum dibawa ke Lapas Abepura.  Hal ini untuk memastikan kondisinya tidak terpapar Covid sebelum menjalani pidana penjara, ” tuturnya.

Hingga saat ini lanjut Rahmat, sebanyak 30-an buronan kasus korupsi yang sedang diburu oleh Kejaksaan Negeri Jayapura.

“DPO yang diburu masih puluhan, hanya saja kami keterbatasan personel. Kami akan minta perbantuan dari Kejaksaan Tinggi Papua untuk melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan,” ucapnya.

Dikatakan, puluhan DPO yang menjadi buron kasus korupsi sedang dicari riwayat penahanan dan berkas. Karena Kejaksaan tidak bisa melakukan eksekusi apabila tidak lengkap berkasnya. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *