Penyidik-Jaksa Melekat Sejak Terima Laporan

Dampingi Pengawas Terima Laporan Pelanggaran Pilkada

JAKARTA, Jawa Pos – Regulasi baru terkait teknis kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pilkada 2020 resmi berlaku. Kemarin (20/7), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kejaksaan dan Polri menandatangani peraturan bersama di Kantor Bawaslu RI.

Penandatanganan dihadiri langsung kepala lembaga. Yakni Jenderal Ideal Aziz selaku Kapolri, Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dan Ketua Bawaslu Abhan.

Abhan menjelaskan, pembentukan Sentra Gakumdu merupakan amanat langsung dari UU Pilkada. Di mana jajarannya berkewajiban untuk menjalankan fungsi penanganan perkara secara sinergis dengan aparat penegak hukum. Nantinya, perkara yang bermuatan pidana akan ditindaklanjuti penyidik dan jaksa.

“Kami akan maksimalkan pencegahan dan pengawasan, namun manakala dua hal sudah kami lakukan masih ada pelanggaran mau tidak mau Sentra Gakkumdu harus menegakkan aturan hukum,” ujarnya.

Abhan menjelaskan, peraturan bersama yang baru memuat sejumlah perubahan dari hasil evaluasi sebelummya. Seperti diketahui, Sentra Gakkumdu tahun ini merupakan kali kelima setelah Pilkada 2015, Pilkada 2017, Pilkada 2018, dan Pileg-Pilrpes 2019.

Penyesuaian yang cukup signifikan adalah penyidik dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu sudah terlibat sejak proses penerimaan laporan. Hal itu, dilakukan untuk mengefektifkan penanganan. Sebab penyidik dan jaksa dapat memberikan masukan lebih dini.

“Barangkali laporan yang kami terima kalau alat buktinya kurang ada masukan dari penyidik, jaksa,” imbuhnya. Diakuinya, meski bekerja di ranah hukum, anggota Bawaslu tidak semuanya berlatar belakang sarjana hukum.

Efektivitas kerja, lanjut dia, dibutuhkan untuk mempercepat penelusuran. Sebab, UU Pilkada hanya memberi waktu lima hari bagi pengawas mencari alat bukti sebelum naik ke penyidikan dan penuntutan. Imbasnya, selama ini banyak laporan yang daluarsa.

Selain itu, perubahan lainnya yang cukup signifikan adalah penghapusan syarat pengalaman tiga tahun bagi unsur jaksa masuk sentra gakkumdu. Abhan menjelaskan, hal itu untuk memudahkan pencarian SDM jaksa. Khususnya di wilayah timur Indonesia. “Sebab di sana ada daerah yang hanya punya tiga jaksa,” tuturnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui, SDM Jaksa tidak sebanyak Polri. Meski demikian, pihaknya berkomitmen jajaran akan bekerja secara maksimal. “Kami siapkan para jaksa meski minimal,” ujarnya.

Dia menambahkan, Pilkada memiliki posisi stretegis dalam menghasilkan kepala daerah. Oleh karenanya, prosesnya harus baik dan bersih. Berbagai potensi pelanggaran seperti politik uang, netralitas ASN hingga politisasi SARA perlu disikapi.

Kapolri Jenderal Idham Aziz mengatakan, pihaknya akan mensupport kerja Sentra Gakkumdu. Sebagai bentuk keseriusan, dia berjanji mengirimkan personel terbaik untuk menjadi wakil kepolisian. “Saya minta Asops (Asisten Operasi) benar-benar menunjuk orang yang punya komitmen dan integritas yang duduk di Sentra Gakkumdu,” ujarnya.

Idham juga memastikan akan terus memantau jajarannya. “Saya akan ngecek setiap saat atau supervisi dadakan. Asops secara periodik melaporkan ke saya,” pungkasnya. (far/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *