Soal Otsus Jilid II Pusat dan Daerah Harus Satu Suara

Dr (Cand) Melyana R Pugu SIP (Gamel/cepos)

JAYAPURA-Banyak aspirasi yang bermunculan terkait agenda evaluasi Otsus dimana masa penerapan Otsus di Papua akhir tahun 2021 akan berakhir. Setelah itu akan diberlakukan Otsus jilid II dan merespon ini tak sedikit yang sudah menyampaikan sumbang saran dengan berbagai usulan. Terkait ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi disarankan satu suara, sama–sama membangun kesepahaman dan komitmen yang sejalan sebelum menerapkan aturan.

“Pemerintah pusat dan daerah perlu memiliki pemahaman yang sama. Nah di daerah itu tak hanya pemerintah tetapi juga elit politik. Keduanya  perlu membangun pemahaman yang sama soal Otsus ke depan seperti apa. Otsus lalu seperti itu dan Otsus nanti seperti apa juga sehingga instrumen ikutan atau kebijakan ikutannya bisa sama – sama tersinergi,” kata Dr (Cand) Melyana R Pugu SIP, M.Si salah satu pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih di Jayapura, Rabu (15/7). Jadi menurutnya bukan pemerintah pusat bikin A sementara di daerah bikin B akhirnya peraturannya berbenturan. Jadi semua perlu kata sepakat, Otsus berikutnya mau dibuat seperti apa.

“Jika sebelumnya ada empat poin baik infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan  nah ini yang dievaluasi,  apa yang belum. Setelah itu dipetakan lagi dan sekali lagi perlu sinergitas dan komunikasi,” sarannya. Lalu lanjut Melyana, instrumen ikutannya harus ada  sehingga tidak terjadi seperti yang lalu. Semisal soal penggunaan anggarannya itu seperti apa dan jika dianggap tidak maksimal maka instrumennya juga perlu diperketat. Jika ada yang masih bolong, itu yang harus dibenahi.

Di Papua ada Undang-undang Otsus dan kebijakan yang diambil berdasar itu namun kadang pemerintah pusat tidak dan ini yang perlu dilengkapi dan untuk memperbaiki itu perlu sineritas antara pusat dan daerah untuk betul – betul melihat masalah di Papua sehingga hasil Otsus jilid II nanti lebih maksimal.

“Saya tidak menganggap Otsus jilid I gagal namun belum optimal. Jadi pikiran saya harus ada kesepakatan dan kesepahaman.  Membangun Papua harus dilakukan bersama- sama dan tidak setengah – setengah,” tambahnya.

Selain itu trust juga harus dibangun dan membangun kepercayaan ini memang cukup  rumit karena teori negara adalah negara tidak bisa memberi kekuasaan sepenuhnya kepada daerah. “Tapi poin saya adalah jika ingin membangun Papua maka harusnya dengan hati sebab ketika sudah diterima dan terbangun kepercayaan ditingkat masyarakat maka pembangunan itu bisa optimal.

Lalu soal aspirasi yang menolak Otsus itu silakan saja tapi jika disampaikan ingin memisahkan diri dari NKRI nampaknya sulit sebab ini sedang membicarakan sesuatu  dalam koridor negara,” pungkasnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *