Kejaksaan RI Secara Serentak Bagi-bagi Sembako

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo menyerahkan paket sembako kepada sopir angkutan umum di halaman Kejaksaan Tinggi Papua, Rabu (15/7) kemarin. (Elfira/Cepos)

JAYAPURA- Kejaksaan Tinggi Papua gelar bakti sosial dengan membagikan sebanyak 250  paket sembako kepada sopir angkut Sopir-sopir Angkot jurusan Kota – Base G. Serta tiga panti asuhan yang ada di Kota Jayapura, Rabu (15/7). Bansos tersebut dalam rangka pelaksanaan Hari Bhakti Kejaksaan RI.

Bakti sosial yang digelar di halaman kantor Kejati Papua dilakukan secara Drive Thru, dan disiarkan secara online Virtual Teleconference secara serentak bersama Jaksa Agung RI, serta seluruh Kajati, Kajari se-Indonesia dengan wajib mematuhi dan mempedomani protokol kesehatan Covid19, menghambat bahaya penyebaran Covid19 melalui udara.

“Kegiatan Bansos dilaksanakan secara serentak di seluruh  Indonesia yang dipimpin oleh Jaksa Agung  RI langsung secara live streaming  menggunakan aplikasi zoom,” ucap Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo kepada wartawan, Rabu (15/7).

Dikatakan, Bakti sosial tidak hanya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Melainka dilaksanakan serentak oleh seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah papua, dengan sasaran kepada warga yang  berdampak.

Kota Jayapura masuk zona merah, dengan mematuhi protokol kesehatan maka Paket sembako diserahkan secara Drive thru artinya diserahkan langsung ke dalam mobil oleh Kajati, Wakajati, Para Asisten, kepada Sopir-Sopir Angkot yang memasuki kantor Kejati Papua, dengan langsung diserahkan ke sopir angkot tanpa sopir tidak perlu turun dari mobil angkotnya, langsung keluar ke jalan raya sekitar 1-2 menit, sehingga tidak ada berkumpul massa maupun mobil angkot.

“Bakti Sosial Kejati Papua merupakan salah satu rangkaian kegiatan HBA ke-60 hari ulang tahun Kejaksaan RI, antara lain kegiatan anjangsana ke beberapa panti asuhan, dan mendatangi rumah beberapa pensiunan yang dilaksanakan serentak bersamaan di Kejagung, dan seluruh kantor Kejati, Kejari se-Indonesia,” jelasnya.

Dilain sisi, Kondomo mengaku hingga saat ini belum melakukan pendampingan kepada para instansi terkait berkaitan dengan anggaran Covid-19. Namun, pihaknya sudah menyampaikan kepada Sekda Provinsi Papua.

“Kita tetap melaksanakan pengawasan secara preventif maupun represif. Perlu ada  pendampingan, sehingga bilamana intansi terkait kesulitan untuk mencairkan atau masalah yang berkaitan penerapan dana covid-19. Maka kita bantau mereka, sehingga  tidak menyulitkan mereka dalam pelaksanaan pencairan covid-19 untuk diberikan kepada masyarakat,” ungkapnya.(fia/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *