Pemuda: Pemerintah Memra Harus Berkantor di Kabupaten Bukan di Hotel

Tampak Organisasi Pemuda yang tergabung dalam forum lintas OKP Kepemudaan Kabupaten Mamberamo Raya saat menyatakan sikap, di Asrama Mamberamo Raya, Senin, (13/7). Foto: Noel Wenda/ceposonline

JAYAPURA – Melihat penyelengaraan Pemerintahan Kabupaten yang diduga dilakukan di hotel di Kota Jayapura dan sekitarnya, Organisasi Pemuda yang tergabung dalam forum lintas OKP Kepemudaan Kabupaten Mamberamo Raya meminta Kepada Bupati segera mengembalikan roda pemerintahan ke Kabupaten Mambemmo Raya.

“Kami minta segera kebalikan aktifitas pemerintaan di kabupten sehingga fungsi-fungsi pemerintahan bisa barjalan efektlf dalam melayani masyarakat jika tidak kami akan gelar aksi pembubaran setiap aktifitas pemerintah di kota dan kabupaten Jayapura,” kata Yosua Basutei. Ketua GAM (Gerakan Anak Mamberamo Raya) dihadapan mahasiswa yang memegang poster bertuliskan, “Stop Rapat di Hotel – Hotel,” dan lainya dalam aksi di Asrama Mahasiswa Mamberamo Raya di Kota Jayapura.

Mereka juga meminta kepada bupati untuk segera memenintah Kepala Dinas Perhubungan dan Tim Gugus Tugas Covid 19  agar segera memfasilitasi dan mengkoordir pemulangan masyarakat ke kabupaten
dan bagi mereka yang terkena dampak Covid 19 di Kabupaten Mambammo Raya harus diberikan bantuan bama.

“Kami juga meminta transparasi Penggunaan Dana pencegahan Covid – 19 di Kabupaten Mamberamo Raya juga dan kami mempertanyakan mengapa lembaga pengawas melaksanakan Audit Pemenksaan penggunaan keuangan daerah di Jayapura bukan di Mamberamo Raya,” katanya.
.
“Kondusi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mambemmo Raya utamanya sejak Pandemi Covid 19. yang seakan mati suri dan lumpuh total. dimana fungsu-fungsi pemerinhan tldak lagi bejalan efektif dan efesien dalam penyelengaraan pemerintaan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,” sambunya.

Meskipun pelayanan Penanganan Wabah Covid 19 pemerintah dinilai tidak serius, namun dari aspek pencegahan? Mahasiswa memberi  apresiasi karena Mambaramo Raye masih menjadi zona hijau dengan 0 kasus. Akan tetapi dari aspek sosial budaya, ekonomi, pendidikan juga kesehatan sama sekali tidak disentuh oleh pemerintah.

“Lebih miris adalah Pemerintahan Kabupaten Mambemmo Raya dilaksanakan di hotel di Jayapura bukan di Ibu kota Kabupaten Mamberamo Raya, jelas menurut kami ini sudah mengabaikan kabupaten dan masyarakat,” katanya.

Dikatakan, dalam undang-undang Nomor 9 tahun 2015. tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. tentang Katerbukaan lnformasi Publik tidak dilakukan soal dana Covid – 19 dan lainya, juga Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan maka pihaknya minta pemerintah harus kembali ke Kabupaten
juga pada peratutan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi masyarakat Dalam Penyelengggaran Pemerintahan Daerah tidak terjalan karena pemerindah di luar kabupaten seharusnya dengan zona hijau, penyelenggaran pemerintah di kabupaten tetap jalan,”katanya.

Untuk itu diharapkan kepada seluruh pimpinan OPD agar memiliki kesadaran untuk mengelar penyelengaraan pemerintaan di Kator Bupati Kabupaten bukan di luar kabupaten,(oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *