Pemkab Jayawijaya Diminta Sikapi Sejumlah Persoalan 

Penyerahan aspirasi dari Ketua Presidium PMKRI Cabang Jayawijaya  Arianus Lokobal kepada Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi dan Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi, SH, M.Hum di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, Senin (13/7). (Denny/Cepos)

WAMENA – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menuntut Pemkab Jayawijaya untuk segera menyikapi sejumlah persoalan  yang ada, mulai dari masalah pengangguran di Kabupaten Jayawijaya yang  selama dua tahun ini meningkat, hingga sejumlah persoalan lainnya. Begitu juga dengan roda pemerintahan harus sesuai visi dan misi pemerintah, karena mereka menilai Jayawijaya tak seperti tahun tahun lalu.

   Ketua Presidium Perkumpulan Mahasiswa Katolik Cabang Jayawijaya  Arianus Lokobal dalam tuntutannya menyatakan jika pihaknya ingin agar bidang kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, sosial di Jayawijaya harus kembali seperti tahun -tahun sebelumnya oleh karena itu roda pemerintahan harus berjalan sesuai visi dan misi.

   “Kami minta kepada pemerintah membuka ruang diskusi yang bersifat terbuka bagi semua elemen masyarakat, kami juga minta pemerintah memperbaiki struktural dalam pemerintahan sebab kebanyakan saat ini yang menjabat adalah Plt dengan 100 hari kerja sudah lewat,”ungkapnya Senin (13/7) kemarin.

   PMKRI juga mengingatkan kepada pemerintah untuk memperhatikan kinerja dari OPD di lingkungan Pemda Jayawijaya mulai dari kepala kampung, distrik hingga kepala dinas. Ia juga menilai masyarakat Jayawawijaya belum merasakan kinerja dari DPRD Jayawijaya, pemda Juga harus memperhatikan SDM anak asli Baliem karena mereka adalah tolak ukur dan barometer kabupaten Jayawijaya kedepan.

   “Kami menuntut pemerintah memperhatikan pendidikan anak asli dari tingkat Paud, TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi yang ada di daerah maupun di luar daerah, kami juga inginkan hasil tes CPNS formasi 2018 itu diumumkan karena tiap tahun pengangguran bertambah sehingga tiap kali ada formasi yang dibua bisa memprioritaskan orang Papua,”beber Arius Lokobal

   Untuk masalah kesehatan, PMKRI menuntut kepada Pemda Jayawijaya untuk memperhatikan peralatan kesehatan yang ada di RSUD Wamena maupun yang digunakan di Puskesmas dan Pustu di 40 Distrik, juga memberdayakan tenaga honor anak asli Baliem yang menjadi petugas kesehatan karena banyak yang sudah selesai tetapi menganggur.

   Di  tempat yang sama Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengaku jika permintaan untuk menata pergantian kepala OPD yang direncanakan beberapa waktu lalu, tapi situasi yang terjadi 23 September membuat hal ini dibatalkan, masuk tahun 2020 ternyata ternyata masuk dengan situasi Covid, sehingga instruksi pusat belum boleh lakukan pergantian.

   “Ini masukan yang baik kepada pemerintah, kami mengucapkan terimakasih kepada PMKRI yang telah mengingatkan kita kembali kalau tak diingatkan kita akan fokus terus ke situasi Covid dengan ini kami akan melakukan roling di OPD,”bebernya.

    Untuk pengumuman CPNS, ini agak terlambat karena kebijakan kuota 80:20 persen, kebanyakan putra putri asli Papua yang ada di posisi 80 persen ini daftar di 20 Persen dan terbalik dan kosong, sehingga ia bersurat kemenpan untuk bisa digeser, dan Jayawijaya sudah selesai tinggal tunggu kabupaten yang lain karena harus diumumkan serentak Papua dan Papua barat.

  “Kalau dikatakan soal banyaknya pengangguran tidak boleh semua berpikir selesai kuliah masuk AS, tapi  bagaimana setelah selesai harus membuka peluang kerja sendiri produk dan bisnis apa yang harus dibuat sampaikan kepada kita dan pemerintah akan mendorong itu  yang penting benar -benar itu usaha,”tutupnya. (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *