Kemendagri Rumuskan Sanksi Keterlambatan

Mendagri Tito Karnavian saat memberikan pemaparan pada pertemuan dengan Forkopimda Papua, di Swiss Belhotel Jayapura, Jumat (10/7).(Gratianus silas/cepos)

Tiga Hari Jelang Deadline, Pencairan NPHD Pilkada masih 59 persen

JAKARTA, Jawa Pos – Batas akhir pencairan anggaran Pilkada yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) akan jatuh pada Rabu (15/7) nanti. Namun, tiga hari jelang batas tersebut, angka pencairannya secara nasional masih cukup jauh.

Dari data yang dihimpun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga jumat (10/7) lalu, persentase pencairan secara nasional baru dikisaran 59 persen. Dari total kebutuhan Rp 15 triliun, pemda baru mencairkan Rp 9 triliun saja.

Pelaksana Tugas Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian mengatakan, pihaknya terus melakukan pantauan. Dari hasil pantauan, dia menyebut rata-rata daerah yang belum selesai karena masih menuntaskan administrasi.

Sementara daerah yang sudah menyelesaikan, menunjukkan kerja birokrasi yang lebih cepat. Dia membantah, jika lambatnya pencairan dipengaruhi kas keuangan daerah yang minim. “Dari kacamata ketersediaan cash, daerah masih mencukupi,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (12/7).

Sebagaimana diketahui, pencairan anggaran NPHD sudah diatur dalam Permendagri 41/2020. Di mana disebutkan pencairan sisa tahap kedua harus selesai lima bulan sebelum pemungutan suara. Jika tidak tuntas, artinya ada regulasi yang dilanggar.

Lalu, adakah konsekuensi hukum bila pencairan molor? “Sedang kita rumuskan untuk sanksinya,” imbuhnya. Adrian belum bisa menjelaskan sanksi yang bisa dikenakan.

Dalam kunjungan ke daerah pekan lalu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, pemda harus serius dalam pembiayaan Pilkada. Sebab, Pilkada merupakan agenda strategis nasional. Jika anggaran terlambat, maka sama saja dengan menghambat agenda nasional.

Agar tidak berdampak hukum, Ardian meminta batas waktu 15 Juli bisa dipenuhi pemda. “Bahkan kalau bisa lebih cepat lebih baik. Agar penyelenggara bisa melaksanakan tahapan lebih lancar,” imbuhnya. Sebaliknya, dia mengapresiasi daerah yang sudah melunasi NPHD.

Sementara itu, selain anggaran yang bersumber NPHD, KPU mewanti-wanti agar anggaran Pilkada yang bersumber APBN tidak terlambat. Seperti diketahui, pencairan tahap pertama Rp 941 miliar hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan bulan Juni-Juli.

KPU berharap, anggaran tahap kedua bisa dicairkan di pekan awal agustus. “Saya tentu berharap tidak ada problem, dananya bisa dicairkan,” ujar Ketua KPU RI Arief Budiman.

Dari sisi KPU sendiri, pihaknya telah berupaya bekerja lebih cepat. Arief mengaku sudah meminta pihak kesekjenan untuk menuntaskan kebutuhan administrasinya lebih cepat. “Untuk mencairkan itu proses dan dokumennya banyak,” imbuhnya.

Dalam draf pengejuan sebelumnya, di tahap kedua KPU mengajukan tambahan dana APBN sebesar Rp. 3,29 triliun rupiah. Arief menjelaskan, anggaran tahap kedua jauh lebih besar karena kebutuhan di bulan Agustus hingga oktober sudah besar karena banyak pengadaan. (far/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *