Dua Perdasi Disepakati Jadi Usulan Lembaga

Wakil Ketua II DPR Papua, Yulianus Rumboirussy (tengah) bersama beberapa anggota DPRP lainnya berdiskusi di ruang sidang sesaat setelah sidang diskor. Dalam paripurna Jumat (10/7) dua raperdasi disetujui menjadi hak inisiatif lembaga DPRP.(GAMEL/CEPOS)

JAYAPURA – Rapat Rapipurna dalam rangka penjelasan Bapem Perda yang dilakukan di ruang sidang DPR Papua akhirnya menyepakati dua  raperdasi menjadi usulan  lembaga DPRP. Ini stelah tujuh dari delapan fraksi menyatakan setuju untuk raperdasi ini dilanjutkan pembahasannya dan statusnya berubah menjadi usulan lembaga.  Dua  Raperdasi tersebut adalah tentang bencana non alam dan raperdasi tentang PON.

Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPR Papua, Yulianus Rumboirussy ini menjelaskan bahwa sebelumnya dia raperdasi ini merupakan usulan anggota maupun kelompok dari anggta DPR Papua. Namun secara mekanisme  statusnya akan menjadi hak inisiatif DPR jika disetujui dalam paripurna bahwa tak lagi menjadi usulan pribadi melainkan sudah membawa nama lembaga.

  “Nah ini mau dinaikkan statusnya menjadi usulan lembaga DPR dan masih tetap rancangan. Kalau bicara mekanisme maka memang harus diusulkan sebagaimana peraturan pemerintah nomor  12 dimana . setelah ditetapkan barulah statusnya berubah menjadi usulan lembaga DPRP,” kata Rumboirussy, Jumat (10/7).

Setelah disepakati menjadi hal inisiatif DPR nantinya fraksi –fraksi akan memberikan pandangan untuk pembobotan.  Dari delapan fraksi hanya PDI Perjuangan yang belum bisa menerima sehingga kata Rumboirussy dua Perdasi ini akan dilanjutkan pembahasannya dan out putnya nanti tidak lagi membawa nama pribadi melainkan lembaga. “Hanya Fraksi PDIP yang tadi menyampaikan bisa menerima,” pungkasnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *