Jangan Undang Tokoh dan Pejabat ke Jakarta

Yunus Wonda (gamel/ cepos

JAYAPURA – Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda menyampaikan bahwa  beberapa waktu ke depan akan dilakukan evaluasi dan penyapaian aspirasi terkait bagaimana nasib Otsus Jilid II. Pemerintah pusat diminta tidak lagi menerapkan cara – cara lama untuk menjaring aspirasi. Jangan  lagi mengundang para tokoh maupun pejabat ke Jakarta kemudian mengatasnamakan rakyat Papua dan menyampaikan apirasi. Ini diyakini tidak akan pernah mewakili apa yang menjadi keluhan masyarakat akar rumput dan hanya memperjuangkan aspirasi kelompok dan pribadi.

“Jadi cara – cara ini jangan lagi dilakukan, biarkan aspirasi itu muncul dari bawah, apakah ia meminta pembangunan, meminta uang atau meminta merdeka sekalipun biarkan saja. Kami yang akan fasilitasi dan bukan pemerintah pusat,” kata Yunus Wonda melalui ponselnya, Kamis (9/7). Apalagi dikatakan bahwa proses penjaringan aspirasi ini nantinya akan dimotori oleh Majelis Rakyat Papua sedangkan DPR Papua hanya mengawal. Ini sesuai dengan bunyi undang – undang Otsus pasal 77 kata Wonda.

Ia mewanti tak bisa pemerintah pusat mengambil keputusan sesuai sudut pandang pemerintah pusat mengingat nantinya dipastikan justru menjadi polemik bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi penolakan. “Pakai sudut pandang kami di Papua. Ada masyarakat akar rumput yang harus didengar mengingat dalam UU Otsus pasal 77 itu sangat jelas bahwa dalam mengevaluasi pelaksanaan Otsus yang berhak melakukan adalah rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua,” tambahnya.

Yunus mengulas kembali bahwa tahun 2017 lalu Pemprov Papua mengajukan Otsus plus namun ketika itu kementerian menganggap ini tidak penting akhirnya kami kembali dan kini menarik draf Otsus tersebut. Nah jangan lagi ini terulang karena hanya akan memperpanjang kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. “MRP yang akan memulai dengan musyawarah besar. Mereka yang akan jadi ujung tombak. MRP yang mengakomodir semua aspirasi dan siapa saja boleh berbicara.Tidak bisa hanya mengundang gubernur, DPR saja tapi biarkan proses ini dimulai dari Papua lewat MRP. Mubes ini sudah pernah dilakukan namun tidak terlalu digubris juga jadi kali ini kami mengingatkan jauh – jauh hari,” pungkasnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *