Bahas Revisi Perdasus No. 19 2008, DPRP Panggil KAPP

Ketua KAP Papua, Musa Haluk berfoto bersama Angota DPRP usai membahas revisi Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 di Kantor DPRD Provinsi Selasa, (7/7) kemarin.

JAYAPURA – Guna upaya merevisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Ekonomi Kerakyatan, maka  DPRP mengundang Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) guna membahas beberapa pasal Perdasus.

Ketua KAP Papua, Musa Haluk mengatakan dalam pertemuan itu kedua pihak membahas beberapa pasal Perdasus yang direvisi. “Pertemuan tersebut merupakan tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya dari DPRP dan KAPP yang membahas perihal revisi Perdasus Nomor 18 Tahun 2008. Pada pertemuan itu, mereka membahas beberapa pasal yang menjadi perhatian untuk direvisi, yaitu pasal 27, 28, 29, 30 dan 38.

“Kami lihat, disebutkan ekonomi kerakyatan milik masyarakat adat, hanya saja kami lihat tidak ada lembaga yang mengangkat ekonomi berbasis kerakyatan sehingga kami lihat ketika dianggarkan, sasarannya tidak jelas,” jelas Musa Haluk melalui telepon kepada Cenderawasih Pos, Kamis, (9/7) kemarin.

Menurutnya, ada pasal yang menjadi catatan pihaknya, salah satunya adalah pasal 38 Perdasus nomor 18. Pasal ini berkaitan dengan modal usaha untuk para pengusaha di Papua.

Selama ini, kata Musa Pemprov Papua menganggarkan dana sebesar Rp 500 miliar untuk modal usaha untuk pengusaha Papua ke Jamkrida. Hanya saja, selama ini para pengusaha asli Papua mengeluh terkait proses pengurusan peminjaman terutama dari sisi administrasi.

“Sampai saat ini, pengusaha mereka mau pinjam ke Jamkrida itu sangat ribet. Contoh kecil, mereka harus bawa sertifikat tanah, rumahnya yang di provinsi, sedangkan banyak pengusaha dari daerah yang datang untuk pinjam modal usaha,” tutur Musa.

Sehingga, pihaknya menyarankan agar pasal 38 perihal modal usaha ini diberikan kepada lembaga non APBD milik rakyat, yaitu KAP Papua dalam mengelolanya terutama untuk mendorong semua pengusaha mulai dari penjual pinang sampai pengusaha jasa konstruksi.

Menurutnya, akses modal usaha ini menjadi penting untuk pengembangan ekonomi kerakyatan di Papua. Harus ada lembaga yang menjamin pengembangan para pengusaha ini dan KAP sebagai lembaga yang lahir dari dewan yang siap mendorongnya.

“Komisi dua pada prinisipnya sepakat, kami akan sama dorong. Kami harap badan yang menangani perda ini bisa melihat ini dalam sisa waktu masa Otsus ini agar proteksi pembangunan ekonomi ini bisa meningkat,” harap Musa. (oel/wen)

1 thought on “Bahas Revisi Perdasus No. 19 2008, DPRP Panggil KAPP

  1. Hanya perlu modal dikit aja kita bisa jadi kaya,
    gimana caranya yaa…???
    buruan dech ke dupa88
    bikin hati senang kondisi dompetpun tenang….
    TAPI jangan lupa join now, kalo mau cepat ikutan kaya…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *