Minta Oknum Polisi Diproses Hukum

Koordinator Tim Investigasi Komnas HAM Frits Ramandey didampingi Plh Komnas HAM Melchior di Kantor Komnas HAM, Rabu (8/7) (Elfira/Cepos)

Beberapa Rekomendasi Komnas HAM Dari Hasil Investigasi Asiki Boven Digoel

JAYAPURA- Penuhi permintaan LSM dan keluarga korban untuk melakukan investigasi atas meninggalnya Marius Betera (40)  pada Mei 2020 lalu. Komnas HAM mendatangi lokasi kejadian di Asiki, Kabupaten Boven Digoel. Kedatangan tersebut melakukan investigasi dengan memintai beberapa keterangan warga setempat, termasuk isteri korban.

Adapun temuan Komnas HAM RI Perwakilan Papua berdasarkan fakta, data dan keterangan yang berhasil dihimpun dari sejumlah saksi dan beberapa pihak terkait termasuk peninjauan lokasi yakni lahan yang digunakan Marius Betera untuk menanam pisang merupakan areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tunas Sawa Erma POP A Camp 19.

Namun, mengenai posisi atau letak pohon pisang di lokasi perkebunan Komnas HAM RI Perwakilan Papua menerima tiga informasi yang berbeda. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa pohon pisang tersebut merupakan milik korban, namun secara legalitas bahwa status tanah tersebut dibawa penguasaan PT. TSE POP A yang digunakan sebagai areal perkebunan kelapa sawit.

Dalam kaitan kebijakan perusahaan, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menemukan bahwa di dalam areal perkebunan PT. TSE POP A Camp 19 terdapat pohon pisang yang ditanam warga di pinggir jalan.

 “Kondisi ini segera diperbaiki karena berpotensi menimbulkan konflik serupa di kemudian hari,” ucap Frits Ramandey yang memimpin investigasi tersebut.

Temuan Komnas HAM penyebab kemarahan Marius Betera karena merasa tidak terima atas penggusuran tanaman pisang miliknya. Sebagai bentuk protes Marius Betera mendatangi Pospol Camp 19 untuk melapor  namun tidak bertemu Kapospol. Puncak kemarahan Marius Betera terjadi pada saat mengalami tindakan kekerasan dari oknum anggota Polisi dengan inisial MY.

Berdasarkan keterangan pelaku dan saksi-saksi, Komnas HAM menilai kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi MY terhadap Marius Betera dapat dikategorikan sebagai tindakan yang berlebihan, sewenang-wenang dan tidak profesional. Sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 11 huruf g menyatakan bahwa anggota polisi dilarang melakukan penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum.

“Berdasarkan keterangan dokter Klinik POP A Camp 19 serta pihak lainnya yang dibuktikan dengan hasil visum, Komnas HAM menilai bahwa secara medis dapat dikatakan bahwa tidak ada bukti yang menguatkan bahwa kematian Marius Betera disebabkan karena mengalami kekerasan dipukul oleh oknum anggota polisi,” ucap Frits.

Kendati demikian, Komnas HAM  merekomendasikan meminta Kapolda Papua melakukan proses penegakkan hukum bagi oknum anggota polisi yang melakukan kekerasan kepada warga sipil di Camp 19, Asiki, Boven Digoel.

Meminta Kapolda Papua untuk meninjau kembali keberadaan Pos-pos Polisi dan meminta Kapolres Boven Digoel melakukan kontrol dan pembinaan secara periodik bagi anggota polisi yang ditempatkan di areal perusahaan, agar bertindak sesuai protap dan menjunjung tinggi profesionalitas sesuai dengan nilai-nilai dasar dan prinsip HAM.

“Dalam kaitan dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya perlu dilakukan pertemuan antar stakeholder yakni Pemda Boven Digoel, Pemda Merauke dan semua perusahaan yang berinvestasi di sana bersama Komnas HAM untuk memastikan pemenuhan hak-hak ekosob bagi pemilik hak ulayat,” papar Frits yang didampingi Plh Komnas HAM Mekchior.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Komnas HAM juga tidak melihat adanya keterlibatan PT Tunas Sawa Erma (Korindo Group) dalam kematian Marius Betera sehingga dinyatakan tidak melanggar HAM. Hal ini berarti segala tudingan dari beberapa LSM kepada Korindo tidak terbukti kebenarannya.

Komnas HAM meminta perusahaan untuk terus menerapkan mekanisme bisnis dan HAM dalam pengelolaan bisnisnya. Yang memungkinkan dilakukan penilaian penerapan standar nilai-nilai dan prinsip HAM oleh Komnas HAM, termasuk pendidikan dan pelatihan HAM bagi pihak-pihak terkait.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim Dokter Klinik PT. Korindo POP-A Camp 19 Asiki  dan hasil otopsi bahwa korban meninggal dunia akibat serangan jantung. Selain itu ditubuh korban tidak ditemukan adanya lebam maupun luka lecet.

Sementara untuk oknum anggota polri Brigpol MY, saat ini telah diamankan di Mapolres Boven Digoel guna pemeriksaan lebih lanjut.(fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *