Empat Kabupaten Belum Tandatangani NPHD

KETERANGAN PERS: Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw didampingi Kasdam XVII/Cenderawasih, Kesbang Pol Provinsi Papua, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu saat memberikan keterangan persnya kepada wartawan di Mapolda Papua, Selasa (7/7) (Elfira/Cepos)

JAYAPURA- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 11 kabupaten di Papua memang baru akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang. Namun, Polda Papua bersama Forkopimda telah membahasnya jauh-jauh hari.

Dalam coffee morning persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Papua yang dibahas di Mapolda Papua, Selasa (7/7). Pembahasannya mulai dari pengamanan, titik rawan hingga anggaran.

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyampaikan, Polda Papua dibantu Kodam XVII/Cenderawasih siap mendukung penyelenggaraan Pilkada di 11 kabupaten. Dengan kekuatan yang sementara disiapkan dalam rangka Pilkada sebanyak 2.577 personel untuk 11 Kabupetan.

“Kami dari Polda menyiapkan antara 813 personel ditambah  BKO TNI sebanyak 627 orang dan bantuan Linmas sebanyak 7.174 orang. Selain itu, menyiapkan Brimob Nusantara sebanyak 500 personel untuk mendukung pengamanan Pilkada di 11 kabupaten,” ucap Kapolda kepada wartawan usai coffee morning di Mapolda Papua, Selasa (7/7).

Terkait dengan dukungan anggaran, Kapolda menyampaikan seluruhnya mendapat persetujuan. Dimana yang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau sudah keluar suratnya adalah 7 Wilayah yaitu Yalimo, Keerom, Supiori, Nabire, Merauke, Waropen dan Yahukimo. Sementara untuk Kabupaten lainnya persetujuan sudah tapi belum ditanda tangani NPHD yaitu Asmat, Mamberamo Raya, Boven Digoel dan Pegunungan Bintang yang saat ini dalam proses.

“Persetujuan untuk jumlah anggaran sudah disetujui oleh para pimpinan daerah di wilayah baik DPRD maupun para bupati di kabupaten masing-masing,” ucapnya.

Kapolda mengimbau kepada semua pihak terutama pasangan calon dan tim sukses. Jika ada  dugaan-dugaan yang terkait dengan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang dari aparat penyelenggara termasuk aparat keamanan. Segera diinputkan ke Bawaslu. Sebagaimana Bawaslu sebagai wasit yang nanti didalamnya ada kelembagaan Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

“Bila nanti terjadi dugaan tindak pidana, maka rekomendasinya itu akan jatuh ke kepolisian  dan nanti akan kami proses,” ucap Kapolda.

Sementara itu, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi menyampaikan Kodam XVII/Cenderawasih siap mengawal dan mengamankan agenda penting pesta demokrasi Pilkada serentak pada 9 Desember nanti di Papua.

“TNI dengan sumber daya dan alutsista yang ada, baik Kodam, Lanud maupun Lantamal kami juga siap apabila dibutuhkan dalam rangka mendukung dan membantu mendistribusi logistik Pilkada di daerah terpencil dan daerah kepulauaan,” ucap Pangdam.

Bahkan lanjut Kasdam, untuk pengerahan personel Kodam sendiri sudah menyiapkan kekuatan sekira 2.500 orang  terdiri dari Kodam dengan jajaran Korem 172, 173 dan 174.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay mengatakan KPU saat ini sedang melaksanakan beberapa tahapan, mulai dari rekruitmen badan ethock PPD dan PPS. Khusus untuk PPS sudah dilantik tanggal 15 Juni 2020, dimana tugas mereka adalah melakukan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan perseorangan.

Dikatakan, untuk di Papua sendiri ada enam kabupaten yang telah mendaftar oleh bakal pasangan perseorangan untuk kemudian pada waktunya ditetapkan maju ke pendaftaran dan penetapan pasangan calon bersama degan mereka yang jalur partai politik.

“Untuk 11 KPU kabupaten di Provinsi Papua, NPHD sudah ditanda tangani ada Rp 482 miliar sudah ditransfer dan dalam Permendagri nomor 54 tahun 2019 dikatakan tiga tahapan yang harus dicairkan tahap pertama 40%, tahap kedua 50% dan tahap ketiga adalah 10%,” paparnya

Kenyataan di lapangan lanjut Theodorus, pencairan NPHD masih didominasi di bawah 40%. Padahal, ini sudah masuk pertengahan tahapan. Sehingga ini menjadi perhatian kepada 11 pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada.

“Kalau tahapannya jalan tapi tidak ada anggaran untuk membiayai tahapan maka KPU akan hentikan itu proses. Kita punya pengalaman di Waropen dan ini bisa berpotensi terjadi kembali,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Papua, Ronald M Manoach mengaku Bawaslu sedang melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual. Pihaknya akan bersinergi dengan semua elemen agar memaksimalkan pencegahan secara masif agar bisa mereduksi pelanggaran.

“Bawaslu menganggap 11 kabupaten ini semuanya rawan dan memiliki kerawanan masing-masing dengan level masing-masing. Seperti contohnya di Keerom akan rawan dengan mobilisasi massa dari Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Begitu juga dengan Kabupaten Yalimo,” ucapnya.

Dirinya mengharapkan dukungan masyarakat untuk memiliki tanggung jawab bersama menjaga Pilkada agar jangan dimanfaatkan menjadi ruang ekspresi politik,  yang nantinya bisa merugikan semua pihak.

Di tempat yang sama, Kepala Kesbangpol Provinsi Papua, Musa Isir menyampaikan yang dibutuhkan  KPU dalam rangka membiayai tahapan adalah anggaran kemudian juga personel. Sebagaimana banyak yang sudah mengajukan permohonan kepada gubernur maupun para bupati tentang personel yang diperlukan maupun anggaran.

“Para bupati di 11 kabupaten bila sampai sekarang belum mencairkan dana itu meneruskan kepada rekening KPU diharapkan oleh pak gubernur wakil gubernur supaya segera dicairkan,”tegasnya.

Musa Isir juga meminta KPU dan Bawaslu sudah harus memprediksi jika terjadi PSU atau gugatan hasil Pemilukada, sudah harus ada antisipasi mengenai pembiayaan. Sehingga bisa disampaikan kepada gubernur, wakil gubernur kepada para bupati khusus yang melaksanakan Pemilukada.

Di tempat yang sama Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey memberi catatan berangkat dari Pileg-pileg sebelumnya. Dirinya berharap Pilkada kali ini menimbulkan konflik atau memakan korban.

“Jangan kemudian proyek ini jadikan sebagai proyek demokrasi yang kemudian membuat blunder dan menimbulkan kekacauan dalam proses Pemilu di 11 wilayah ini,” tegasnya. (fia/nat)

1 thought on “Empat Kabupaten Belum Tandatangani NPHD

  1. Game dengan kemenangan tiada batas,
    Game dengan penghasilan terbesar,
    Game dengan sensasi yang luar biasa,
    Kekayaan menanti anda…..
    Daftarkan diri anda dan bergabunglah,
    Hanya di bola165

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *