Pemerintah Dinilai Tak Serius Selesaikan Tragedi Biak Berdarah

Fritz Ramandey (Noel/Cepos)

JAYAPURA – Peringati insiden Biak Bersadara pada 06 juli 1998 – 06 Juli 2020 Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua, Frits Ramandey mengatakan pemerintah Indonesia sampai saat ini melakukan tindakan ketidakadilan dalam penegakkan hukum bagi korban Biak berdarah sementara aparat yang melakukan penembakan kepada masyarakat Papua saat itu tidak dihukum secara adil.

“Filep Jacob Semuel Karma  sebagai pemimpin saat itu sudah diproses hukum, pada bagian itu dalam konteks hak keadilan hukum ini tidak adil, karena Filep Karma bersama sejumlah orang itu dibawa ke pengadilan hukum sementara aparat yang  melakukan tindakan brutal tidak ditindak sampai dibawa ke pengadilan,” katanya. Ia yang mengaku kasus ini telah memakan banyak korban  dan Komnas HAM Papua  sendiri sudah melakukan pendalaman kasus ini.

“Tapi kita perlu menuntaskan apakah ini mengandung pelanggaran HAM berat atau tidak, tetapi sekali lagi peristiwa ini terjadi antara transisi orde baru dan reformasi maka tidak sedikit orang mengalami penyiksaan hingga meninggal dunia.

Sampai kasus ini, belum ada kasus yang di bawa ke ranah hukum,” tegasnya dalam peringatan Biak Berdarah 6 Juli 1998.

Lanjutnya, Komnas HAM mengatakan hingga saat ini dirinya bersama tim terus mendalami kasus ini tetap sampai saat ini tidak dilakukan tahapannya.”Kami harapkan, setiap satuan-satuan yang melakukan proses penurunan hingga melakukan tembakan bagi masyarakat saat itu diharapkan pemerintah tegas dengan memberikan proses hukum dan dibuktikan,” katanya.

Ia melanjutkan kasus Biak ini dimasukkan dalam dokumen DOM Papua karena di Biak itu tidak hanya kasus Biak Berdarah, tapi sebelumnya juga ada kasus yang cukup serius.

“Kami sementara melakukan pendalaman baik satuan-satuan yang terlibat juga korban yang saat itu terjadi, dan kami Komnas sangat menyampaikan keprihatinan saat itu, yang sampai saat ini menjadi trauma bagi masyarakat maka setidaknya negara harus hadir memberikan keadilan dalam mengatasi trauma bagi korban dan juga tidak menjadi beban bagi negara itu sendiri,

Di tempat terpisah Direktur Elsham Papua Matius Adadikam mengatakan sejak kasus Biak Berdarah sampai saat ini, masih saja terjadi pertumpahan darah, penyiksaan hingga penangkapan sewenang-wenang oleh aparat di Papua dan Papua Barat.

“Peristiwa Biak Berdarah, Wasior Berdarah, Wamena Berdarah, dan baru kemarin Paniai Berdarah, informasi kami dapat sampai di Kejaksaan Agung itu masih saja ada halangan apakah kasus terus terjadi dan tidak ada ujungnya dan tanpa diselesaikan,” katanya.

Lebih lanjut kata dia masih ada tindakan kekerasan pengakapan sewenang – wenang bahkan, yang sudah berakar dari sejak zaman Orde Baru hingga saat ini.

“Kami dari Elsham Papua terus coba mendorong dengan pihak lain secara koalisi dalam proses hukum. Bagi kami masih ada di dalam tanda tanya bagi pemerintah tidak serius atasi kasus biak berdarah,” katanya.(oel/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *