Hofni Simbiak: Pembagian Perwakilan Tidak Seimbang

Seleksi 14 Kursi DPR Papua Diminta Ditinjau

Yang Lolos 42 Nama Diminta Tahu Dirilah

JAYAPURA – Pengumuman hasil sementara 42 nama yang masuk dalam seleksi 14 kursi DPR Papua dari jalur pengangkatan atau jalur adat mendapat masukan dan catatan dari Pdt Hofni Simbiak. Pria yang dulu pernah menjadi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) ini berpendapat bahwa ada yang tidak seimbang dari daftar 42 nama.

Ini berkaitan dengan perwakilan wilayah dimana kata Hofni untuk Kabupaten Biak dan Supiori ternyata hanya diwakili masing – masing satu orang sementara untuk Kabupaten Yapen dan Waropen  lebih dari satu.

“Saya melihat dari 42 nama ini tidak seimbang dimana Biak hanya 1 orang dan tak ada daftar tunggu sedangkan Yapen dan Waropen ada daftar tunggunya. Padahal kalau ada PAW paling tidak nama yang kedua bisa mewakili. “Saya melihat ini tidak fair,” tambahnya.

Lalu Hofni melihat sebagian besar dari 42 nama ini justru orang yang dulunya pernah menjabat sebagai anggota DPR maupun pejabat pemerintahan di daerah. Padahal jelas roh dari 14 kursi adalah untuk masyarakat adat, bukan mereka yang pernah berpolitik.

“Saya pikir tahu diri saja, sebagian besar malah mantan anggota DPR dan orang partai. Saya pikir tahu diri saja 14 kursi ini dikhususkan untuk kelompok adat, jangan lagi sudah pernah jadi politisi, jadi pejabat tapi masih mau mengambil kursi milik adat. Saya berkomentar karena setelah diumumkan ada waktu 3 hari mendengar respon masyarakat dari nama – nama ini,” tambahnya.

Hofni sendiri  dulunya sempat tertarik namun setelah menerima surat dari dewan adat bahwa 14 kursi khusus perwakilan adat yang tak berpolitik akhirnya dirinya mundur.  “Pertanyaannya mengapa ini bisa terjadi. Apakah Pansel tidak cermat atau memang ada kesengajaan atau ada hal lain. Saya berharap Pansel bekerja dengan jujur tanpa pesan. Jangan menimbulkan konflik. Sebab yang ada data seperti ini sangat mudah untuk membuat sesama orang Papua baku protes. Jika corona sudah menghantam manusia saya pikir jangan lagi politik seperti ini merugikan sesama orang asli Papua,” bebernya. (ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *