Gelombang Corona Melandai di Tanah Papua

RAPID TEST: Dua orang sopir taksi saat mengikuti rapid test di Terminal Mesran, Rabu (17/6) (Priyadi/Cepos)

Tanpa PSBB, Provinsi Papua Barat dapat mengendalikan  Covid-19  pada level aman. Di Provinsi Papua gelombang Corona melandai. Kedua provinsi di wilayah Timur ini tidak kalah cekatan dalam mengelola badai pandemi.

Pandemi Covi-19 di Indonesia tergolong serius. Tingkat serangan virus Corona, dengan nama resmi Sars Cov-2 ini, dinamis, bervariasi dari  satu ke daerah yang lain, mengikuti putaran waktu. Pada pekan ke-14, terhitung sejak infeksi  pertama terkonfirmasi positif di Jakarta, Covid-19 telah menyebar ke 422 daerah kabupaten dan kota di Indonesia.

Masih ada 90 kabupaten-kota yang bebas  dari serbuan virus hanas  ini (zona hijau). Di luar itu, menurut rilis dari Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19  (07/06), ada 136 kabupaten kota yang tingkat serangannya masih  tergolong ringan dan terkendali (zona kuning).

Dengan begitu, seperti dilaporkan oleh Ketua Gugus Tugas Nasional Covid-19  Letjen TNI Doni Monardo kepada Presiden Joko Widodo, hingga pekan pertama Juni 2020,  ada 44 persen daerah Indonesia yang terbebas atau mengalami serangan ringan. Selebihnya, 56 persen mengalami serangan sedang hingga berat.

Serangan berat dan sedang  tak hanya ditandai oleh jumlah pasien yang terpapar (terinfeksi), tapi yang lebih mendapat perhatian adalah laju penularannya, yang ditandai nilai R-noguht (ada yang menyebut Rt), yakni angka reproduksi efektif dari pandemi ini. Bila R-nought di bawah satu artinya laju penularan sudah melandai. Semakin besar skor R-nought semakin besar peluang penularannya.

Memasuki  pertengahan Juni 2020, peta R-nought  nasional menunjukkan pergeseran yang  signifikan. Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan memperlihatkan penularan yang tinggi. Bahkan, dalam  pantauan start-up Bonza Indonesia yang secara voluntir memonitor R-nought berbasis big data, timbul  penularan yang cukup menghawatirkan di  Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Maluku.

Bila tak terkelola dengan seksama, gelombang virus bisa meloncat ke Papua. Mau tak mau, Pemerintah Daerah (Pemda) di Papua, Maluku dan Gugus Tugas Nasional Covid-19 harus saling bahu membahu dan gotong royong mencegahnya.

Papua

Sejak Covid-19 menjangkiti Indonesia,  Pemerintah  Provinsi (Pemprov)  Papua dan Papua Barat cukup sigap menghadapinya.  Pada pekan pertama Juni, R-nought di Papua masih bertengger di 1,12, dengan jumlah kasus infeksi nomor 12 dari  34 provinsi. Namun, pada akhir pekan kedua, kondisinya membaik. Penambahan kasus Covid-19 menyusut ke angka belasan, bahkan pada 15 Juni membukukan nol kasus. Reproduksi efektif penyakit (R-nought atau Rt) sudah di bawah 1 atau di sekitar 1.

Di Papua Barat Rt-nya sudah surut di bawah 1,yakni 0,97 sejak awal Juni. Jumlah kasus positif Covid-19 di Papua Barat ada 209 dengan pasien sembuh 87 (42 persen) dan kematian 3 orang (1,5 persen). Pada 15 Juni tercatat ada 209 kasus  infeksi, nomor 23 dari  34 provinsi. Namun, di pekan kedua Juni ini, laju penambahan per harinya bisa dihitung dengan jari.

Sejauh ini, kedua provinsi ini dinilai berhasil mencegah Covid-19 tidak menimbulkan bencana yang lebih  besar. Anggapan bahwa kedua provinsi itu tertinggal dalam fasilitas kesehatan dan tenaga medis untuk penanggulangan  pandemi itu,  terbantahkan oleh fakta bahwa korban meninggal di sana relatif kecil dibanding banyak daerah lain di tanah air.

Di Provisi Papua tercatat 1.249 pasien positif Covid-19. Lebih dari separuhnya ada di Kota Jayapura dan Kabupaten  Jayapura. Dari jumlah  itu, yang meninggal 15 orang (1,2%), jauh di bawah angka kematian nasional yang sekitar 6 persen. Pasien positif  Covi-19  yang berhasil sembuh dan  pulih ada 191 orang  (15%). Lebih rendah dari angka nasional yang  38%. Pasalnya, serangan Covid-18 di Provinsi Papua baru menunjukkan kurva menanjak akhir April dan awal Mei.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada Provinsi Papua cukup untuk mengakomodir pasien positif pada level yang sekarang.  Setelah 445 orang sembuh, kini di Papua ada 795 pasien Covid-19 (tersebar  di 29 kabupaten – kota) yang semua telah diisolasi dan mendapat perawatan yang sepatutnya di rumah sakit (RS). Hampir semua bisa tertampung di RS atau di tempat perawatan sementara (hotel). Sebagian kecil yang menjalani isolasi dan perawatan mandiri.

  Di seluruh provinsi ada 16 RS rujukan untuk Covid-19 dan bisa diperlukan masih ada 45 RS lainnya yang juga dapat memberi pelayanan. RS Daerah Abepura, yang menyediakan 150 bed untuk pasien Covid-19 menjadi RS rujukan utamanya. Rumah Sakit Freeport , di Kompleks Industri Pertambangan Freeport  di Tembagapura, Kabupaten Mimika, turut membantu pemeriksaan spesimen pasien dengan PCR, dengan kapasitas 200 spesimen per hari.

  Mimika menyumbang pasien Covid-19 terbesar kedua di Papua  setelah Kota Jayapura. Sebagian  besar pasien positif Covid-19 dirawat di RS Freeport  Tembagapura. Sejauh ini kesembuhan di RS Freeport ini cukup tinggi. Dari 140 orang yang dirawat hampir 90 orang telah sembuh dengan kematian 3 orang.

  Bila terjadi situasi darurat Gugus Tugas Covid-19 Kota Jayapura bahkan telah menyiapkan dua hotel, yakni Hotel Mampagco dan Hotel Sahid Entrop untuk mengisolasi PDP (pasien dalam pengawasan) dan pasien  terkonfirmasi  positif  dengan gejala ringan sampai sedang.

Hotel tersebut sempat dimanfaatkan ketika akhir Mei lalu terjadi ledakan 107 orang dinyatakan positif Covid-19 dalam satu hari. Selama beberapa hari berikutnya, lonjakan masih terjadi. Situasi agak berbalik sejak pekan kedua Juni. Penularan mulai melandai setelah wabah Corona itu menerjang Papua di akhir Maret lalu.

  Pasien pertama yang terkonfirmasi Covid-19 muncul di Kabupaten Mimika, lalu  terdeteksi di  Jayapura,  Merauke, kemudian menyebar ke tempat lain. Dalam tempo 6 minggu tercatat 538 orang terinfeksi. Tak pelak lagi, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala  Besar) diberlakukan oleh Gubernur  Lukas Enembe 21 Mei sampai  4 Juni. Namun, selama masa PSBB jumlah pasien terus bertambah dan menjadi 862 orang, dan puncaknya pada pekan pertama Juni.

Per 4 Juni hingga 19 Juni Gubernur mengubab PSBB  menjadi Pengaturan Sosial Daerah yang Diperketat (PSDD). Protokol kesehatan lebih dikedepankan katimbang membatasi gerakan. Hasilnya, penularan pun melandai. R-nouth menyusut ke 1,2%. Dari kantor gubernur terdengar aba-aba baru: tracing dan testing yang sudah dilakukan akan makin digencarkan.

  Provinsi Papua kini bisa  melakukan tracing dan testing secara masif dan agresif.  Sebulan pasca pasien pertama muncul, mesin PCR (Polymerase Chain Reaaction) telah hadir Jayapura, diperasiokan oleh Lab Kesehatan Daerah (Labkesda) sebagai organ Pemprov dan Litbangkes sebagai perwakilan instansi pusat. Gugus Tugas Nasional Covid-19 juga mengirim perkakas, reagen  dan cartridge Rapid Test Molekuler ke daerah pedalaman.

  Didukung oleh teknisi dan analis yang telah terlatif, kedua intansi ini melakukan pemeriksaan berbasis molekuler atas ribuan spesimen swab dari pasien dari seluruh Provinsi Papua. Mengatisipasi  lonjakan pasien, Pemprov menambah pengoperasian mesin canggih PCR ini di Kota Merauke, Biak,  dan Nabire. Para teknisi dan analis  PCR itu telah menjalani pelatihan di Makassar.

  Antrean panjang spesien swab yang menunggu pemeriksaan terpangkas. Pemprov juga bisa berinisiatif melakukan surveilance, mencari orang-orang yang terpapar, untuk mengisolasi dan mengobati mereka.

Dari tren yang muncul  sampai pertengahan Juni tampaknya warga Papua punya harapan untuk  dapat melangkah dalam tahap transisi menuju new normal dalam situasi yang lebih aman.

Papua Barat

Dengan R-nought di bawah 1, Provinsi Papua Barat sudah tergolong zona kuning. Beberapa hari terakhir kasus positif Covid-19 dapat dihitung dengan jari dari satu tangan. Sampai 15 Juni 2020, di Papua Barat hanya ada 209 pasien positif, yang merupakan 14 persen dari PDP yang diperiksa dengan PCR.

Para pasien positif Covid-19 ini tersebar di 8 dari 10 kabupaten kota yang ada di provinsi ini. Sejauh ini , tidak muncul kluster-kluster yang menjadi simpul penyebaran. Kasus positif Covid-19 ini terbesar ada di Kota  Sorong 70 orang, Kabupaten Sorong  46 orang, Kabupaten Teluk  Bintuni 50 orang, Manokwari  12 12 orang, Raja Ampat 19 orang, dan Kabupaten Manokwari Selatan serta Kabupaten Kaimana masing-masing 1 orang.

Di Kota Manokwari, beberapa waktu lalu, sejumlah mahasiswa setempat sempat menggelar aksi demo menuntut  Pemprov memberlakukan PSBB d semua wilayah. Namun, desakan itu tak dilayani. Otoritas kesehatan setempat memilih cara tracing (pelacakan), testing (pemeriksaan) dan treating (perawatan), yang kini populer disebut jurus 3T.

Pemprov Papua Barat sempat mengajukan permohonan PSBB ke Menteri Kesehatan. Ditolak. Pasalnya, dari pemetaan yang ada, tak terlihat  gejala epidemiologis yang memerlukan tindakan PSBB. Belum lagi, PSBB akan menimbulkan dampak ekonomi. Maka, jurus 3-T itulah yang dilakuka, dan sejauh ini potensi pandemi telah mereda. Tak ada aksi-aksi politik yang menumpang isu Covid-19 itu.

  Meski ancaman mulai susut, Pemprov Papua Barat tak mau ambil resiko. Mesin PCR telah didatangkan dan dioperasikan di ibu kota provinsi Manokwari. Bahkan, ada dua set lainnya sudah dalam perjalanan, untuk nantinya dipasang di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kota Sorong. Jajaran pemerintah daerah Papua Barat menyadari, pandemi ini sulit diprediksi. Maka, dua set PCR diadakan untuk antisipasi.

  Dengan adanya dua unit mesin PCR baru itu, kini Provinsi Papua Barat memiliki kapasitas pemeriksaan sekitar 200 spesimen swab per hari. Teknisi dan analisnya pun telah dikirim berlatih di Makassar. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Mereka ingin meindungi rakyat dengan lebih baik tanpa memandang  asal-usul, agama, suku atau pilihan politiknya.

(Putut Trihusodo, Wartawan senior, mantan Wapemred Gatra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *