Papua Perlu Figur Sekda yang Komplit

Habel Rumbiak SH, SpN (Gamel/Cepos)

JAYAPURA – Bursa  seleksi  jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan  pemerintah Provinsi Papua hingga kini masih bergulir. Informasi yang terus beredar juga menjadi menarik karena dari enam kandidat kini tersisa empat kandidat dan keempatnya tentu memiliki kelebihan masing – masing. Hanya saja tentang siapa yang akan menduduki jabatan ini semua kembali ke proses yang sedang dilalui ditingkat kementerian dalam negeri.

Empat nama yang dinyatakan berhak mengikuti seleksi selanjutnya adalah Doren  Wakerkwa, SH., Drs. Wasuok Demianus Siep, Dance Yulian Flassy SE, M.Si dan DR. Juliana J Waromi SEM M.Si. Keempat sosok ini diyakini memiliki kapasitas yang jempolan untuk bisa menduduki kursi sekretaris daerah (Sekda). Meski demikian dari keempatnya hanya satu yang akan diambil.

Nah terkait ini menurut pandangan seorang advokat, Habel Rumbiak, SH., SpN menjadi penting untuk ikut dipikirkan bahwa jabatan sekda adalah 5 tahun dan pejabat yang menduduki jabatan tersebut sebaiknya bisa menuntaskan pekerjaan sesuai waktu yang sudah ditentukan.

Selain itu dengan latar belakang hukum, Habel melihat Papua masih akan diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum dan ini membutuhkan sosok yang cakap serta piawai. “Saya melihat ada empat kandidat yang lolos serta mendapat assesment. Bagi saya ini posisi sentral  yang sejatinya memiliki peran vital karena akan membantu gubernur serta menerjemahkan visi misi gubernur dan wakilnya,” kata Habel di Kotaraja pekan kemarin.

Tugas sekda utamanya adalah menerjemahkan dan mengkoordinasikan ke tingkat OPD tentang apa yang menjadi visi misi gubernur. Selain itu bisa mengadministrasikan apa yang menjadi semangat pembangunan pemerintahan dengan tujuan satu yakni menuju kesejahteraan. “Tantangan Papua saat ini dengan persoalan yang lebih kompleks. Saya pikir Papua membutuhkan figur yang tangguh, pengalaman yang mumpuni. Tidak harus dari wilayah tertentu tetapi yang terpenting adalah profesional dan pengalaman dalam mengkoordinasikan OPD – OPD  diinternal pemerintahan,” bebernya.

Poinnya adalah jabatan sekda haruslah mampu  memanage OPD yang ada di tingkat Provinsi Papua. Selain itu lanjut Habel yang perlu diperhatikan adalah Sekda harus menjalankan peran dan tugasnya hingga selesai. “Nah ini juga penting dipertimbangkan  dalam proses pemilihan dimana dengan masa jabatan 5 tahun jangan sampai ada yang pensiun di tengah jalan dan akhirnya  semua kembali menguras energi untuk proses  pemilihan yang baru,” jelasnya.

Jangan sampai kata Habel sesuatu kinerja yang sudah berjalan baik akhirnya terganggu. Energi yang ada digunakan lagi untuk seleksi dan ini membutuhkan waktu. “Kalau saya melihat harus yang memiliki pengalaman dan memiliki usia yang cukup serta mampu berdiri di mana saja,” sambung Habel.

Ia mengambil contoh bahwa kadang kantor gubernur dijadikan tempat tujuan para pendemo dan yang datang lebih sering bukan dalam jumlah kecil dan ketika gubernur atau wakil sedang  tidak berada di tempat maka sosok sekda yang harus maju berdiri paling depan menghadapi ratusan pendemo.

“Nah ini akan menjadi satu tantangan bagi sekda yang baru nantinya,” katanya. Lalu tantangan lainnya jika dilihat dari aspek hukum kata Habel Papua akan masuk dalam Otsus Jilid II dimana masih ada riak-riak pasal makar, kebebasan ekspresi yang dibatasi termasuk memperkuat eksistensi Majelis Rakyat Papua (MRP) dan keanggotaan DPR Papua dari kursi pengangkatan.

Papua menurutnya membutuhkan sosok orang yang kiranya bisa masuk ke persoalan ini dan melihat secara objektif dan mampu membantu gubernur serta wakil untuk menuntaskan persoalan – persoalan ini.

“Itu satu PR yang masih akan dihadapi ke depan  dimana pendemo terkadang berbicara soal HAM dan pasal makar yang tak kunjung selesai. Kemudian berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas MRP termasuk fraksi Otsus dari pengangkatan. Ini kalau saya bedah dari aspek hukum dan itu belum dengan yang lain,” bebernya.

Disinggung soal sosok yang dianggap cakap  untuk “menengahi” seluruh persoalan yang tak hanya hukum tetapi juga soal bagaimana menerjemahkan semangat pembangunan dari gubernur dan wakilnya, Habel lugas menyebut bahwa  ia condong ke sosok Doren Wakerkwa. .

“Saya pikir  Pak Doren sudah pernah melewati semua yang saya sebut di atas tadi. Ia cukup piawai jika berbicara soal persoalan hukum termasuk dan sudah terbiasa untuk berhadapan dengan protes maupun yang berbau hukum. Selain itu beliau selama ini sudah berada dalam lingkaran pemerintahan sehingga sudah pasti paham ritme pemerintahan dan kebijakan di dalam,”  jelas Habel.

Apalagi dengan jabatan  saat ini sebagai Asisten I Setda Papua, Habel berpendapat bahwa Doren Wakerkwa sudah paham dengan apa yang harus ia lakukan jika akhirnya dipercaya menjadi sekda. “Semua menjadi sosok putra dan putri terbaik Papua saat ini namun kalau melihat apa yang sudah dilakukan selama ini maka Doren yang terlihat paling tepat,” pungkasnya. (ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *