Dua Fraksi Tolak Pembentukan Pansus Pemekaran Kampung

Suasana jumpa pers Fraksi BTI yang memilih tidak terlibat dalam pembentukan Pansus Pemekaran Kampung, di Sentani,  Sabtu (20/6). (Robert Cepos)

Fraksi BTI dan PKB Justru Mengusulkan Pansus Covid-19

SENTANI-Tiga Fraksi di DPRD Jayapura menyetujui Pembentukan Panitia Khusus (Pansus)  pemekaran kampung.  Namun pembentukan Pansus tersebut di tengah pandemi Covid-19 ini mendapat penolakan keras dari Fraksi Bhineka Tunggal Ika (BTI) dan Fraksi PKB. Bahkan Fraksi BTI sudah menyatakan sikap tegas untuk tidak terlibat dalam pembentukan Pansus Pemekaran Kampung itu.

Seperti diketahui, dalam rapat badan musyawarah di DPRD Jayapura beberapa waktu lalu terjadi perdebatan panas di kalangan dewan mengenai pembentukan Pansus pemekaran.

Tiga  Fraksi  yakni Fraksi Nasdem, Gerindra dan PDI Perjuangan menghendaki pembentukan Pansus pemekaran kampung, sementara Fraksi BTI  dan PKB mengusulkan pembentukan Pansus Covid-19. Perdebatan pun terjadi, sehingga terjadilah voting dan suara mayoritas menyetujui pembentukan Pansus Pemekaran Kampung.

Fraksi BTI yang terdiri dari 6 partai dengan 9 anggota dewan tersebut secara tegas menyatakan menolak untuk bergabung dengan Pansus Pemekaran yang dibentuk DPRD Kabupaten Jayapura.

“Kami sudah sepakat tidak akan mengikuti setiap proses pembahasan dalam Pansus pemekaran di DPRD Kabupaten Jayapura,” tegas Emus Weya dari partai PAN saat jumpa pers di Sentani, Sabtu (20/6).

Selanjutnya anggota fraksi lainnya, Angganeta Wally menuturkan, kebutuhan mendasar masyarakat saat ini adalah pendidikan dan kesehatan.

“Di tengah pandemi Covid-19 ini, masyarakat sangat memprihatinkan sekali.  Kami mau supaya manusia ini diselamatkan akibat Covid-19, banyak yang menjadi korban,” kata Angganeta

Legislator PKPI ini menegaskan, alasan kemanusiaan itulah, Fraksi BTI lebih memilih mendorong pembentukan Pansus Covid-19, dibanding Pansus pemekaran yang menurutnya, bisa saja dibentuk di tahun mendatang.

“Kami mengusulkan pembentukan Pansus Covid-19, bukan pemekaran kampung yang justru tidak semua orang takut,” tegasnya.

Senada dengan itu, Sihar Tobing dari Partai Golkar mengemukakan, usulan pembentukan Pansus Covid-19, karena mengacu pada roh Pansus itu sendiri, yang mana dibentuk ketika ada sebuah kebutuhan yang mendesak, atau dalam keadaan darurat dan berdampak luas kepada masyarakat.

“Itu rohnya Pansus. Makanya Pansus itu tidak sembarang kalau bicara soal prioritas, kita lihat silahkan diuji publik, mana yang lebih berdampak luas di masyarakat saat ini, pemekaran kampung atau soal Covid-19,”jelasnya.

Lanjut dia, apalagi saat ini Kabupaten Jayapura sudah naik status tanggap darurat. Untuk itu, DPRD jangan sampai terkesan membiarkan tim gugus tugas bekerja sendiri. Menurutnya, pembentukan Pansus Covid-19 ini tidak boleh dinilai untuk mencari kesalahan, apalagi dikaitkan dengan kepentingan politik. Karena pada dasarnya, Pansus ini dibentuk untuk membantu pemerintah daerah sebagaimana fungsi DPRD yang melekat yakni mengawasi dan melakukan penganggaran (budgeting).

“Kita bentuk Pansus, jangan hanya dinilai dibentuk untuk mencari kesalahan, apalagi dikait kaitkan dengan kepentingan politik. Justru Pansus ini dibentuk untuk membantu pemerintah daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi BTI, Wagus Hidayat menegaskan, sembilan anggota fraksi yang dipimpinnya telah sepakat untuk tidak terlibat dalam seluruh pembahasan dalam Pansus Pemekaran hingga sidang penetapan paripurna nantinya.

“Kami berada di luar, karena kami melihat Pansus pemekaran tidak terlalu penting daripada Pansus Covid- 19. Seperti yang disampaikan rekan-rekan tadi bahwa pandemi Covid-19, sangat berdampak pada semua sendi-sendi kehidupan masyarakat,”tambahnya menegaskan.

Terpisah, Ketua DPRD Jayapura, Klemens Hamo,S.IP mengatakan, pembentukan Pansus Covid-19, sebenarnya bukan satu-satunya upaya dewan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan. Karena tanpa Pansus pun fungsi pengawasan dan controlling dewan itu tetap berjalan maksimal.

“Kita sudah melaksanakan RDP, Kunker ke lapangan. Ini bentuk pengawasan kita juga sehingga menurut saya, selaku pimpinan, pengawasan ini tidak harus kita bentuk Pansus,”ujarnya.

Terkait  itu, seharusnya  pembentukan Pansus Covid-19 ini harus dilakukan sejak awal pandemi.

“Dari awal saya sudah mengajak tapi dalam bentuk Panja pengawasan,  panja jaringan sosial, panja ekonomi, tetapi tidak ada yang respon. Kemudian kami  RDP dengan gugus tugas dan OPD yang bersangkutan. Tapi kenyataannya, komisi-komisi yang ada tidak terlalu merespon. Hanya selalu mencari kesalahan dan saya dalam rapat selalu bertanya,  ada data atau tidak,” imbuhnya.

Mengenai keputusan untuk pembentukan Pansus Pemekaran Kampung ini sudah menjadi keputusan dewan dan bukan keputusan fraksi serta komisi. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *