Dipersyaratkan Hasil PCR atau Rapid Test, hingga SPKM

Ramainya Main Hall Kantor Gubernur Papua oleh masyarakat yang mengurus Surat Persetujuan Keluar Masuk (SPKM) wilayah Provinsi Papua oleh Gubernur Papua, Senin (15/6) pagi kemarin.(gratianus silas/cepos)

Melihat persyaratan Keluar Masuk Papua dalam Kebijakan PSDD Relaksasi

Sejak PSDD Diperpanjang dengan kebijakan Relaksasi Kontekstual Papua, penerbangan komersil kembali dibuka, khususnya di Bandara Sentani. Berikut laporan Cenderawasih Pos perihal syarat bagi calon penumpang yang masuk dan keluar Papua

Laporan: Gratianus Silas

Pasca ditetapkannya perpanjangan masa Pembatasan Sosial yang Diperluas dan Diperketat dengan kebijakan Relaksasi Kontekstual Papua, maka penerbangan dan pelayaran di Papua kembali dibuka, meskipun masih tetap dalam jumlah yang terbatas.

Khusus untuk penerbangan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Reky Ambrauw, menyebutkan bahwa sejauh ini, diagendakan penerbangan dilakukan dua kali dalam seminggu, dengan dua maskapai yang telah disetujui.

“Mekanisme penumpang naik maupun turun pun telah disimulasikan, mulai dari lapor tiket sampai naik pesawat, sehingga semuanya berjalan dengan lancar, baik untuk penerbangan yang datang maupun penerbangan yang terbang,” terang Reky Ambrauw.

“Di sisi lain, dengan masyarakat yang datang atau berangkat mematuhi apa yang telah diatur pemerintaah, maka petugas di lapngan pun melayani juga pasti baik. Sudah tentu kita berpegang pada Surat Edaran dan juknis untuk realisasi transportasi udara, darat, dan laut,” tambahnya.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440 / 6372 / SET tentang Pencegahan, Pengendalian Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua, diketahui bahwa penumpang berkunjung atau masuk ke Provinsi Papua yang bukan bertempat tinggal, bukan penduduk, bukan ber-KTP/kartu identitas di Provinsi Papua, wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19 pada RS Cipto Mangunkusumo dan RSPAD Gatot Subroto Jakarta, menandatangani surat pernyataan bersedia menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan dan menyertakan keterangan tempat tinggal serta tiket pulang pergi.

Sedangkan, penumpang yang keluar Papua wajib menyertakan surat persetujuan Gubernur (Surat Persetujuan Keluar-Masuk/SPKM Provinsi Papua) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 dari instansi kesehatan yang berwenang dan surat-surat penting lainnya sebagai Dokumen Perjalanan, disamping tiket pulang pergi. Instansi Kesehatan yang berwenang di Provinsi Papua adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Papua.

Sementara itu, tertuang dalam Juknis Keluar Masuk Orang Selama Masa Relaksasi PSDD Kontekstual Papua, relaksasi diberikan bagi orang yang bukan bertempat tinggal/tidak ber-KTP/tidak tercatat sebagai penduduk Kota Jayapura, melainkan berada sementara waktu di Kota Jayapura yang terjebak akibat pemberlakuan PSDD di Papua untuk kembali ke daerah asalnya. Hal ini berlaku sama halnya bagi penumpang atau orang ber KTP Papua dan hendak untuk kembali ke Papua.

Relaksasi ini juga diperuntukkan bagi pegawai ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, maupun pegawai perusahaan swasta yang memiliki surat tugas di Papua dan hendak kembali ke daerahnya. Serta pula, pasien sakit yang memiliki surat rujukan dari rumah sakit yang telah ditetapkan.

Bagi calon penumpang ke luar Papua, dipersyaratkan memiliki Surat Keterangan Uji Test Reverse PCR dengna hasil negatif yang berlaku 10 hari, atau surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang berlaku selama 7 hari pada saat keberangkatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkeda) Provinsi Papua.

Kemudian, calon penumpang pun wajib menigisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara online, dilakukan pada saat pembelian tiket. Serta, calon penumpang wajib menyertakan surat persetujuan keluar masuk (SPKM) wilayah Provinsi Papua oleh Gubernur Papua.

Sedangkan, penumpang yang hendak masuk ke Papua, diharuskan memiliki KTP Papua, berdinas atau bekerja di Papua, termasuk istri, suami, maupun anak. Memiliki Surat Keterangan Uji Test Reverse PCR dengna hasil negatif yang berlaku 10 hari, atau surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang berlaku selama 7 hari pada saat keberangkatan pada RS Cipto Mangunkusumo dan RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Calon penumpang juga wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) secara online, dilakukan pada saat pembelian tiket. (*/wen)

1 thought on “Dipersyaratkan Hasil PCR atau Rapid Test, hingga SPKM

  1. Selamat malam ,boleh saya mintak informasinya untuk penerbangan tgl 21 bandara sentani apakah masih diwajibkan menunjukkan surat SPKM papua?mintk informasinya dan berapa biaya urus surat SPKM papua,apakah tidak di pungut biaya atau harus berbayar untuk mendapatkan surat SPKM .trimksh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *