Giliran Kelompok Cipayung Minta 7 Tapol Papua Dibebaskan

Kelompok Cipayung Papua melakukan foto bersamausai menyerahkan surat peryataan dan rekomendasi terkait pembebasan 7 Tapol kepada Ketua MRP, Timotius Murib di Kantor MRP Papua, Jumat (12/7).(Yewen/Cepos)

JAYAPURA- Kelompok Cipayung Papua yang terdiri dari HMI, GMKI, PMKRI, GMNI, dan PMII meminta Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan untuk membebaskan para 7 orang tahanan politik (tapol) Papua, karena mereka adalah korban rasisme dan bukan pelaku rasisme.

Surat peryataan permintaan pembebasan 7 orang tapol Papua ini telah diserahkan secara langsung oleh para kelompok Cipayung kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) yang diterima langsung oleh Ketua MRP, Timotius Murib dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua yang diterima langsung oleh Ketua DPR Provinsi Papua, Jhony Banua Rouw, Jumat (12/7) lalu.

Dalam surat pernyataan yang dibacakan oleh Ketua Presidium PMKRI Cabang Jayapura, Wakol Yelipele menjelaskan, aksi penolakan terhadap rasisme pada bulan Agustus 2019 yang lalu merupakan aksi yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di tanah Papua.

“Aksi menolak rasisme yang dilakukan tahun 2019 yang lalu di Papua adalah respon terhadap tindakan rasisme yang terjadi di Surabaya. Oleh Karena itu, para tapol ini adalah korban rasisme yang meminta keadilan kepada negara,” katanya melalui surat peryataan yang dibacakan dan didengar secara langsung oleh Ketua MRP dan perwakilan MRP di Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura, Jumat (12/6).

Menurut Wakol, sebagai negara demokrasi yang berasaskan Pancasila, maka pihaknya dari Cipayung Papua meminta kepada penegak hukum untuk tidak mempertontonkan rasisme dalam hukum.”Kami meminta dengan penuh hormat mereka (Tapol) yang merupakan korban rasisme dibebaskan,” pintanya.

Wakol mengatakan, tuntutan hukum tidak akan pernah menyelesaikan masalah rasisme, diskriminasi dan ketiadaan di Papua.

Surat peryataan dan rekomendasi yang ditandangani oleh masing-masing kelompok Cipayung Papua ini langsung diserahkan kepada pimpinan MRP dan pimpinan DPR Provinsi Papua untuk selanjutkan dilanjutkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Menanggapi surat peryataan dari Cipayung Papua ini, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib mengatakan, berbagai aspirasi telah disampaikan kepada MRP, termasuk dari Cipayung Papua. Oleh karena itu, semua aspirasi ini akan dihimpun oleh pihaknya dan akan diserahkan kepada Presiden RI melalui Staf Ahli Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) yang berada di Jayapura Papua.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Staf Ahli Deputi V KSP untuk segera disampaikan kepada Presiden dalam rangka mempengaruhi dan meringankan, sekaligus membebaskan 7 orang tapol yang ada di Balikpapan pada saat putusan oleh PN Balikpapan nanti,” ucapnya. (bet/nat)

(oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *