New Normal Juga Perlu Keterbukaan

JAYAPURA – Pemerintah Papua hingga kini belum menjalankan apa yang disebut new normal. Yang digunakan adalah relaksasi dalam kontekstual Papua meski dalam penerapan di lapangan situasinya mirip-mirip.  Namun dari penanganan yang dilakukan selama ini menurut Staf Ahli Istana Kepresidenan,  Laus Dee Calvin Rumayom, tim gugus tugas dan pemerintah juga perlu terbuka menyampaikan perkembangan terkini termasuk soal kendala dan anggaran yang sudah digunakan.

Laus Dee Calvin Rumayom ((Gamel Cepos))

Ini menjadi penting agar masyarakat tidak “buta” dari pandemi yang belum berakhir dan cenderung mengalami peningkatan pasien. Masyarakat perlu diberitahu  soal  berapa dana covid yang sudah digunakan, untuk apa saja, teknis penanganan, sudah berapa yang melakukan rapid dan berapa yang dinyatakan positif. “Nah ini satu hal yang juga perlu diberitahukan ke publik, kepada masyarakat agar sama-sama diikuti. Kalau ada yang sembuh dijelaskan juga mengapa bisa sembuh dan obatnya apa. Kalau tidak dipublish maka rakyat akan bertanya hingga berspekulasi termasuk munculnya kalimat covid adalah bagian dari konspirasi,” beber Calvin menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, di Entrop, Jumat (12/9).

Ia tak menampik jika pandangan soal covid adalah konspirasi perlahan muncul dan yang dikhawatirkan adalah masyarakat tak lagi mau peduli karena menganggap ini akal-akalan. Jika initerus berkembang maka penanganan akan semakin sulit. “Masyarakat banyak tak tahu tiba – tiba saja ada korban berjatuhan. Jadi menurut saya wajar saja masyarakat memberikan interpretasi (konspirasi) seperti itu,” imbuhnya. Saat ini masyarakat kata Calvin masih tertib dengan mematuhi apa yang jadi keputusan forkopimda namun ini perlu diimbangi dengan informasi yang terang kepada masyarakat.

“Saya melihat sudah ada yang mempolitisir isu covid padahal yang dilakukan saat ini adalah gerakan sosial dunia sesuai apa yang disampaikan oleh WHO. Nah agar tidak berkepanjangan, disitulah pentingnya  pemerintah membuka informasi apa saja yang dianggap perlu diketahui publik. Komisi Informasi bisa digunakan untuk mengawal ini termasuk media mengawal dengan catatan mingguan atau bulanannya,” pungkasnya. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *