150 Lebih Tokoh Intelektual Papua Ajukan Petisi ke Presiden

Jumpa pers yang diakukan secara Online terkait petisi oleh lebih dari 150 intelektual papua. Foro;Ceposonline

*Desak Korban Kriminalisasi, Buchtar Tabuni CS Dibebaskan

JAYAPURA – Menyikapi tuntutan Jaksa Penunut Umum (JPU) kepada 7 terdakwa kasus demo rasisme yang dituntut pasal makar di Pengadilan Negeri Balik Papan-Kalimantan pekan lalu, dengan kisaran tuntutan 5 Tahun hingga 17 Tahun, hal ini dinilai sebagai tuntutan yang spektakuler dan berbau politis, tidak masuk akal dan tidak sesuai fakta persidangan.

“Tuntutan jaksa sangat spektakuler, mereka korban rasisme, tapi dituduh makar. Kini dituntut 5 – 17 tahun penjara. Ini yang kami sikapi dengan menyampaikan petisi kepada pemerintah pusat agar Buchtar Tabuni CS dibebaskan,” ujar Pieter Ell,  pengacara senior selaku Koordinator Tim 100 lebih dalam jumpa pers online, kemarin (8/6).

Jumpa pers yang dimoderatori Victor Mambor, menghadirkan beberapa pembicara. Yakni Pieter Ell selaku koordinator, tokoh Papua Pascalis Kosay,  Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda, dan Anggota DPD RI pewakilan Papua, Yorrys Raweyai.

Adapun isi petisi yang ditujukan kepada Ir. Joko Widodo, Presiden RI, tersebut sebagai mana dibacakan oleh Pieter Ell, yakni, menyikapi merebaknya aksi protes ujaran rasisme oleh Tri Susanti terhadap mahasiswa Papua yang bermula di Asrama Papua Surabaya Agustus 2019 justru telah mengantarkan para demonstran yang nota bene adalah korban rasisme ke meja hijau di pengadilan.

Salah satu persidangan yang menarik perhatian publik di Pengadilan Negeri Balikpapan awal Juni 2020. Dimana para terdakwa dituntut hukuman fantastis dengan tuduhan makar. Yaitu terdakwa Buchtar Tabuni (17 tahun penjara), Agus Kossay (15 tahun penjara), Steven Itlay (15 tahun penjara), Alexander Gobay (10 tahun penjara), Ferry Kombo (10 tahun penjara), Irwanus Uropmabin (5 tahun penjara), dan  Hengky Hilapok (5 tahun penjara).

Berdasarkan hal-hal tersebut, Forum Tim Seratus yang terdiri dari 150 tokoh intelektual dari berbagai profesi dan kalangan di tanah Papua menyerukan Petisi sebagai berikut :

Pertama, menyesalkan penegakan hukum dan HAM di Tanah Papua yang masih diskriminatif terhadap korban dibandingkan dengan pelaku rasisme Tri Susanti yang hanya dihukum 9 bulan penjara.

Kedua, menyatakan protes keras atas tuntutan hukuman makar yang tidak sesuai dengan fakta persidangan bagi korban ujaran rasisme terdakwa Buchtar Tabuni, dkk.

Ketiga, meminta Presiden RI membebaskan terdakwa Buchtar Tabuni dan seluruh tahanan politik Papua yang notabene sebagai korban rasisme berdasarkan kewenangan Presiden yang diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku.

Keempat, mendesak DPR RI, DPD RI, DPR Papua segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Ujaran Rasisme. Petisi ini ditandatangani di Jayapura, 8 Juni 2020.

Sementara itu, Pascalis Kossay mengatakan, dirinya sangat kecewa  dengan tuntutan yang sedemikian spektakuler.

“Ini puncak dari pendekatan represif yang dilakukan oleh penegak hukum di Papua. Ruang demokrasi di Papua telah ditutup habis-habisan. Tuntutan 5-17 tahun ini adalah klimaksnya,”ujarnya.

Menurutnya, apa yang terjadi adalah bentuk kriminalisasi dengan tujuan politik tertentu untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan.

Menurutnya, tuntutan apa yang terjadi di PN Balikpapan bukan untuk kepentingan negara, tapi kepentingan politik tertentu dan ini menjadi sinyal bahwa ada resistensi yang dilakukan akibat dari tuntutan ini.

“Dampaknya bisa ke mana-mana. Penegak hukum harus pikir ulang. Sebab ini murni bukan hukum tapi poltik. Sebab kalau tuntutan ini untuk kepentingan negara, pemerintahn mesti kejar pelaku-pelaku  rasisme di Surabaya,”  ujarnya mengingatkan.

Yorrys Raweyai mengatakan, masalah ini harus disikapi bersama. “ Persoalan hukum di Papua tidak bisa dan tidak boleh semena-mena. Kita tidak bisa tinggal diam melihat hal masalah ini, sangat perlu disampaikan ke pemerintah pusat. Karena ini akan berimplikasi luas ke bangsa ini. Kami di DPD mendukung petisi ini dan akan kawal bersama,” tegas Yorrys.

Sementara Wakil Ketua I DPRP, Yunus Wonda mengatakan, masalah ini akan dibawa dalam rapat di DPRP untuk dibahas bersama fraksi-fraksi di dewan. “Indonesia  bukan milik orang Jawa, Sumatera atau Kalimantan saja. Tapi Indonesia ini milik rakyat Papua, milik kita semua. Kami juga punya hak yang sama, sehingga kami harus didengarkan. Persoalan Papua bukan soal makan dan minum, tetapi soal historis, soal sejarah yang harus diselesaikan,” terangnya. (Luc)

1 thought on “150 Lebih Tokoh Intelektual Papua Ajukan Petisi ke Presiden

  1. Inilah kesempatan papua Seluruhnya intelektua papua Dan papua Barat Toko-toko masyarakat Toko Agama Dan KNPB, TPNB/ OPM harus dialog intraktif dengan pemeritan pusat, masalah tanah papua, dan sejarah papua, dan hukum Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *