Markus Haluk: Amerika Mengigatkan Kita Akan Rasis Bagi Orang Papua di Indonesia 

JAYAPURA – Adanya protes warga kulit hitam atas tindakan rasialis yang dilakukan oleh aparat  di Amerika Serikat mengingatkan Orang Papua akan aksi Rasisme di Indonesia yang tidak ada keadilan sampai saat ini.

Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Markus Haluk menyatakan kasus  kekerasan yang dilakukan polisi Minneapolis Amerika  yang menewaskan pria berkulit hitam bernama George Floyd  mengingatkannya kepada berbagai kasus rasisme Papua. Sekalipun menyakitkan, Haluk meyakini bangsa kulit hitam justru akan menjadi guru bagi semua bangsa di dunia untuk memahami kemanusiaan.

Markus mengatakan adanya penangkapan dan kekerasan yang dilakukan polisi Minneapolis terhadap George Floyd. Dirinya sangat heran kepada negara-negara yang mengaku sangat demokratis, menjunjung hak asasi manusia dan kemanusiaan masih melakukan tindakan rasial kepada warga kulit hitam pada abad 21, sebagaimana yang terjadi juga di Indonesua Agustus 2019 lalu.

“Video berdurasi 4 menit lebih yang merekam tindakan polisi Minneapolis terhadap George Floyd di Amerika Serikat, hati saya tersentak. Batin bergolak dan ingin melawan, diselimuti rasa terharu yang mendalam, video itu membawa ingatannya kembali kepada nasib ribuan orang Melanesia di West Papua, yang selama 57 tahun dikuasai Indonesia terus mengalami kasus kasus rasial. Ribuan rakyat Papua mengalami kekerasan psikis maupun fisik yang berbasis cara pandang rasialisme aparat di Papua dan stigma separatisme,” kata Haluk kepada media ini di Kota Jayapura, Senin (31/5).

Haluk mengatakan dengan dilatarbelakangi kasua rasis bagi orang Papua maka kasus penyiksaan dan pembunuhan terhadap warga sipil Papua, serta pembubaran unjuk rasa damai terus terjadi.

Dicontohkanya kasus yang dialami mahasiswa Papua , Obby Kogoya pada Juni 2016, saat mengikuti unjukrasa damai di Yogyakarta.

Unjukrasa yang mendukung ULMWP menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group itu dihadang aparat keamanan, dan kepala Obby Kogoya diinjak aparat. Peristiwa yang dialami Obby Kogoya itu mirip tindakan polisi Minneapolis yang menekan leher George Floyd dengan lutut, yang membuat Floyd kesulitan bernafas dan akhirnya meninggal.

Menyatakan apa yang dialami orang berkulit hitam di berbagai belahan dunia, dari Amerika Serikat hingga Papua, adalah praktik yang kontradiktif dengan konsep demokrasi dan hak asasi manusia. Aparat keamanan di Amerika Serikat maupun Indonesia melakukan tindakan yang berlawanan dengan prinsip demokrasi maupun penghormatan hak asasi manusia, terutama saat melakukan tindakan terhadap warga negara yang berbeda latar belakang rasialnya.

“Apa yang dialami kami, bangsa Melanesia di West Papua, hingga saat ini adalah praktek ‘labi-lala’ [atau ‘lain di bibir, lain di lapangan]. Atau dalam bahasa gurauan orang Papua, Jakarta latihan lain, main lain, [sehingga] hasil akhirnya selalu lain-lain kepada bangsa Melanesia di West Papua,”Kata Haluk.

Sementara itu, di tempat teepisah Ketua Exodus Pelajar dan Mahasiswa Nduga Se – Indonesia Akibat kasus rasis Yerri Tabuni mengatakan, aksi rasialisme di Amerika mengingatkan Indonesia akan tindakan rasis di Surabaya dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia.

” Ini menunjukan bahwa terlihat jelas masih adanya watak rasialis di tubuh aparat Negara (Kepolisian Amerika Serikat) yang benar-benar kejam dan tak bermartabat. Melihat aksi protes terhadap kematian “George Flayd”, bagi kami Exodus Pelajar dan Mahasiswa Nduga Se – Indonesia menilai bahwa tidak beda jauh dengan praktek rasialisme Negara Indonesia oleh Aparatus Negara, juga Pol PP  dan Ormas Reaksioner terhadap Orang Asli Papua dimana saja berada. Hal ini semisal kasus Rasisme Surabaya pada tahun 2019 lalu,” kata Tabuni.

Ia mengatakan sejak Kasus Rasisme Surabaya, Orang Papua di setiap kota pun melakukan aksi turun jalan yang sama dimana-mana. Aksi serupa juga dilakukan oleh Pelajar dan Mahasiswa Papua yang berada diluar Papua. Namun yang terjadi malah Orang Asli Papua di diskriminasi oleh aparat dengan pendekatan hukum makar , terror, intimidasi, pemutusan jaringan internet, pembunuhan dan mengakibatkan Exodus besar-besaran oleh seluruh pelajar dan mahasiswa yang berada diluar Papua.

“Terkhusus Pelajar dan Mahasiswa Exodus Papua ketika pulang ke Tanah Papua, malah aksi terror, intimidasi bahkan pembunuhan tetap saja berlaku. Contoh kongkrit, tiga (3) mahasiswa dan satu (1) pelajar Exodus malah ditembak mati oleh senjata aparat keamanan pada 23 September 2019 di Expo-Waena, Jayapura tanpa ada peradilan hukum yang berpihak ke kami Exodus. Peristiwa ini masih membekas di hati dan benak kami sampai kapan pun, seharusnya negara ini menyadari bahwa kasus rasis itu sangat menjatuhkan martabat manusia dan belum ada penaganan hukum yang pasti,” ujarnya.

Lanjutnya, belum lagi penangkapan Orang Papua dimana-mana, dan terhitung ada 61 Tahanan Politik (Tapol) Papua ketika isu Rasisme Surabaya terjadi. Sedangkan pelaku Rasisme justru perlakuan hukum malah sampai saat ini belum diketahui keberadaan mereka dengan dakwa yang didapat. Ini tidak adil!

“Sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, kami Exodus Pelajar dan Mahasiswa Nduga Se – Indonesia, bersama-sama mendukung dan menginginkan keadilan untuk George Flayd. Bagi kami, ini adalah bentuk dari adanya rasialisme dan proyek imperialismenya yang selalu menempatkan orang-orang kulit hitam di belahan dunia manapun sebagai kelompok/etnis yang tidak memiliki martabat layaknya sebagai manusia. Yang terjadi malah dijajah, ditindas dan mengambil harta kekayaan alamnya,” ujarnya.

Dimana, di Indonesia, terlihat Praktek diskriminasi hukum dan rasialisme Negara lewat apparatusnya ialah ketidakadilan bagi Orang Asli Papua itu sendiri.

Hal ini dimana Rasis dan diskriminasi hukum sudah terjadi kepada Orang Asli Papua semenjak Hari Aneksasi atau Integrasi Paksa (Ilegal transfer) 1 Mei 1963 oleh Negara Indonesia hingga saat ini.(oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *