Bukan Beras CBP Bencana Non Alam Covid-19

PENGGELAPAN BANSOS:Anggota Polres Keerom saat memperlihatkan barang bukti kasus dugaan penggelapan beras Bansos Covid-19 saat pers release di Mapolres Keerom, Sabtu (30/5). Bulog menyebutkan, beras yang digelapkan bukan CDP bantuan bencana non alam Covid-19 untuk Kabupaten Keerom.

Perum Bulog Soal Beras yang Diduga Diselundupkan

JAYAPURA-Beras sebanyak 30 karung yang rencananya untuk bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Kabupaten Keerom yang diduga digelapkan tiga oknum sopir truk, Sabtu (30/5) lalu, menurut Perum Bulog Divre Papua dan Papua barat, bukan alokasi Cadangan Beras Pemerintah (CDP) yang merupakan beras bantuan bencana alam.

Sebab menurut Kadivre Bulog Papua dan Papua Barat, Sopran Kenedi, CBP bencana non alam Covid-19 untuk  Kabupaten Keerom sudah dilayani dan diserahkan pada  4 Mei 2020 lalu sebanyak 99.964 Kg.

“Jadi beras yang diduga digelapkan dan diamankan pihak Kepolisian, sejauh ini bukan CDP untuk bantuan bencana non alam Covid-19 yang diajukan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Keerom. CBP bencana non alam Covid-19 untuk  Kabupaten Keerom sudah dilayani dan diserahkan pada  4 Mei 2020 lalu sebanyak 99.964 Kg,” ungkap Sopran Kenedi kepada Cenderawasih Pos, Selasa (2/6).

Menurut Kenedi, beras tersebut milik salah satu distributor/mitra pelaksana kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau Operasi Pasar Stabilisasi Harga di wilayah Provinsi Papua. “Itu untuk  baik untuk kepentingan operasi pasar di wilayah Jayapura maupun operasi pasar kabupaten di sekitarnya, seperti Keerom, Sarmi dan sebagainya,” jelasnya.

Diakuinya, untuk beras operasi pasar CBP, distributor dapat menjualnya di pasar-pasar tradisional maupun kepada masyarakat  maksimal dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 10.250 /Kg.

Sementara untuk angkutan beras, Kenedi menyebutkan angkutan beras tersebut adalah angkutan milik umum yang biasanya juga disewa oleh mitra angkutan Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat. Dimana saat digunakan tidak bekerja sama dengan mitra angkutan resmi Bulog.

Dalam hal ini angkutan tersebut menurutnya disewa oleh pihak lain. Namun diakuinya setiap mobil yang pernah bekerja sama dengan mitra angkutan Bulog, dilengkapi dengan spanduk “Angkutan Bahan Pangan Perum Bulog”.

“Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat sudah menginstruksikan agar mitra angkutan swasta tidak diperkenankan menggunakan atribut milik Bulog jika sedang tidak bekerja sama dengan Bulog atau anak perusahaan Perum Bulog,” tegasnya.

Terkait kasus ini, Perum Bulog Divre Papua dan Papua Barat menurutnya, sudah dikonfirmasi dan berkoordinasi dengan Polda Papua dalam hal ini Direskrimsus yang juga sebagai Ketua Satgas Pangan.

Selanjutnya menurut Kenedi untuk pengamanan akan dilakukan kerja sama aktif dengan Polda Papua untuk pengawalan dan monitoring kegiatan pendistribusian beras CBP.

“Pada prinsipnya tanggung jawab Perum Bulog terhadap barang yang keluar dari gudang adalah di atas alat angkut di depan pintu gudang Bulog. Selebihnya adalah tanggung jawab pemilik barang. Untuk angkutan beras yang dikerjasamakan dengan Mitra Angkutan Bulog ada personel yang mengawal pengiriman beras,” pungkasnya.(ana/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *