Waduh Ternyata Pembatasan Sosial Selama Ini Tak Ada Dasar Hukumnya

Paskalis Letsoin, SH., MH (Gamel/Ceposonline.com)

Paskalis : Masyarakat Bisa Saja Mengajukan Gugatan Jika Merasa Dirugikan

JAYAPURA – Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan pembatasan sosial yang dimulai dari pelarangan aktivitas di atas pukul 14.00 WIT termasuk penyekatan akses jalan bahkan portal portal ditingkat jalan lingkungan ternyata belum memiliki dasar hukum.

Artinya kebijakan yang diterapkan selama ini sifatnya hanya situasional dan tak memiliki payung hukum. Padahal untuk mengatur masyarakat apalagi mengeluarkan perintah pelarangan seharusnya dibarengi dengan aturan yang jelas dan tersosialisasi dengan baik.

“Saya merasa agak lucu saja jika melihat berbagai kebijakan yang ada saat ini. Misalnya penerapan pembatasan sosial. Menurut saya ini harus jelas. Sebab terlihat tak ada pedoman yang benar. Dasar hukumnya apa?,” sindir Paskalis Letsoin SH MH, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR Papua menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, Rabu (27/5). Sebagai orang yang memahami hukum termasuk sebelumnya berstatus sebagai pengacara menurut Paskalis kebijakan yang berlaku selama ini ada kekeliruan.

“Kita sebut saja bahwa melakukan pembatasan sosial itu menggunakan aturan yang mana? Tidak berdasar aturan hukum yang berlaku. Mau menggunakan aturan karantina atau mau aturan yang lain itu tak ada. Yang lebih mengagetkan lagi ada istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan ini tidak dikenal di Papua, tidak berlaku di Papua. Yang dikenal adalah PSDD atau Pembatasan Sosial yang Diperluas dan Dipertegas. Ini dasar hukumnya apa?,” bebernya.
Pasalnya jika PSBB diberlakukan maka harus mendapat izn menteri dan selama ini izn itu tak ada sehingga PSBB tak berlaku. Namun tiba – tiba muncul istilah PSDD yang entah siapa yang mengusulkan dan mempopulerkan.

Paskalis melihat ini istilah yang penerapannya mirip PSBB namun bukan PSBB. “Jadi saya bisa katakan banyak kebijakan atau aturan saat ini kesannya amburadul karena tak ada dasar hukumnya. Untung saja masyarakat tidak ada yang mengajukan gugatan hukum karena mungkin menganggap ini baik dan memahami pekerjaan aparat selama ini,” ucap Paskalis.

Ia berpendapat bahwa pemerintah terlalu cepat mengambil kebijakan tanpa memikirkan kesiapan dasar hukumnya dan ini berpeluang digugat oleh siapapun yang merasa dirugikan. Jika ada yang merasa dirugikan maka ia bisa saja menggugat pemerintah daerah. Jika beralasan Undang –Undang Kesehatan bahwa situasi tidak memungkinkan untuk berkeliaran sehingga ada pembatasan aktivitas sosial, menurut Paskalis hal tersebut bisa diterapkan tapi menggunakan istilah PSBB. Hanya yang terjadi di Papua tak ada PSBB. “Jadi apa istilah ini (PSDD) dan cantolan hukumnya mana?,” sindirnya.
Jikapun menggunakan instruksi pemerintah taruhlah wagub atau gubernur, keputusan dan edaran ini menurutnya bukan dasar hukum. Sebab cantolan hukum haruslah undang – undang dan turunannya di daerah bentuknya Perda.

Tak hanya itu, dalam PSBB juga kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I ini tak ada tindakan untuk penghentian orang yang berkendara apalagi menyuruh tak bisa lewat seperti yang terjadi saat ini. Semua dihentikan dan ada yang disuruh putar balik. Dalam PSBB kata dia itu boleh tetap melanjutkan perjalanan asal bisa bertanggungj awab.

“Jadi saya melihat tujuan ini baik namun harus didasarkan dengan aturan hukum karenanya kami di Fraksi PDIP sepakat dan mendorong untuk DPRP menggodog Perda tentang wabah. Jadi tidak hanya berbicara covid tetapi lebih luas yaitu wabah,” tegasnya.
“Ini sedang kami dorong dan semoga dalam waktu dekat drafnya sudah ada,” pungkas Paskalis. (ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *