Pemkab Jayawijaya Minta Warga Salat Ied di Rumah

Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE.,M.Si., saat melakukan video conference dengan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM di ruang rapat Bupati kantor aotonom Jayawijaya Rabu (20/5) kemarin. Ft.Denny/ceposonline

WAMENA -Pemkab Jayawijaya memastikan tak ada pelaksanaan salat Idul Fitri 1441Hijriah di lapangan terbuka atau masjid seperti yang selama ini dilakukan pada perayaan Idul Fitri.
Di masa pandemi Corona atau Covid-19 ini, salat Ied hanya dilakukan di rumah masing-masing warga sesuai dengan protokol kesehatan.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua saat ditemui di Kantor otonom Jayawijaya mengatakan semula memang direncanakan untuk melakukan salat Ied di 3 masjid yang memiliki halaman. Namun, Rabu (20/5) hari ini Pemkab Jayawijaya mendapat keputusan dari Pemprov Papua melalui Wakil Guberbur Papua untuk meniadakan salad Ied sesuai dengan protokol kesehatan Covid -19.
“Kami baru melakukan video conference dengan Wakil Gubernur Papua dan hasilnya untuk salat Ied ditiadakan demi menjaga penyebaran Covid -19 di Jayawijaya,” ungkapnya Rabu (20/5) kemarin.
Terkait kondisi pandemi Covid-19 saat ini, umat Islam di Kabupaten Jayawijaya diimbau untuk menunaikan salat Ied bersama keluarga di rumah masing-masing.
Bupati Jhon Banua meminta agar salat Ied di tengah pandemi Covid-19 tidak dilakukan secara masal baik di rumah ibadah atau masjid maupun di lapangan terbuka.
“Kita tetap ikut petunjuk dari Pemprov Papua yang telah mengeluarkan keputusan untuk meniadakan salat Ied, dan khusus di Jayawijaya juga akan lakukan itu,”jelas Jhon Banua.
Ia menyatakan semula MUI merencanakan untuk melakukan salat Idul Fitri di tiga tempat yaitu masjid Baitul Rahman Yapis Wamena, Polres Jayawijaya dan SPBU Lasminingsih. Sesuai instruksi Pemprov Papua hal itu tidak dapat dilaksanakan.
“Mungkin tiga tempat yang direncanakan ini juga tidak bisa kita berikan izin untuk pelaksanaan salat Idul Fitri. Kami Pemda Jayawijaya hanya menindak lanjuti keputusan Pemerintah Provinsi Papua.”bebernya.
Bupati Jhon Banua memastikan tak bisa melanggar keputusan yang dibuat oleh Gubernur Papua. Sebab keputusan ini bukan hanya untuk Jayawijaya tetapi untuk seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua. (jo/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *