Piter Kalakmabin: Saya Berbicara Berdasarkan Data

Anggota DPRD Kabupaten Pegubin Piter Kalakmabin.

Bagian dari Fungsi Kontrol Dewan Terhadap Kinerja Eksekutif yang Harus Transparan Gunakan Uang Rakyat

Pegunungan Bintang – Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Piter Kalapmabin mengatakan,
Pernyataan dirinya dimedia online beberapa hari lalu terkait penyampaian management letter atas pemeriksaan Interin LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2019 adalah sama sekali tidak menyesatkan seperti yang disampaikan Bupati.
Penyampaian ini menanggapi pernyataan bupati sebelumnya bahwa penyataan anggota DPRD ini bersifat politis, dan tidak mendasar.

” Saya bicara berdasarkan data yang saya miliki. Saya memilki hak bicara selaku utusan rakyat Pegunungan Bintang untuk mengawasi APBD. Sebab APBD milik rakyat yang sifatnya transparan dalam peruntukkannya, “tegas Piter.
Dijelaskan, pernyataanya itu untuk mengimgatkan pemerintah.
“Pernyataan saya sifatnya adalah mengingatkan kepada eksekutif sebagai mitra kerja, khususnya 13 SKPD yang mana melalui hasil pemeriksaan BPK Papua mendapat catatan kurang lengkap dalam SPJ agar segera terealisasi karena kita semua sedang fokus drngan penanganan wabah Covid-19,” ujarnya.
Terkait hasil audit BPK yang dikatakan belum final, menurut Piter, sorotannya itu berdasaekan audit pendahuluan yang dilakukan BPK.
” Sekali lagi saya sampaikan ini berdasarkan hasil audit pendahuluan BPK, bahwa dari 13 SKP, ada dua SKPD dengan nilai belanja yang tidak bisa dipertanggungjwabkan, yakni Sekretariat daerah senilai Rp 32 miliar lebih dan Badan Pengelolah Aset dan Keuangan Daerah sebesar Rp 23 miliar lebih. Hal ini terjadi indikasi dugaan pidana pencucian uang (TPPU) karena nilainya sangat besar dan tidak ada bukti-bukti pertanggungjawban serta tidak ada dokumen SPJ. Ini sudah bagian tugas melekat saya sebagai perwakilan rakyat Pegunungan Bintang untuk mengawasi APBD, mengoreksi dan mengingatkan eksekutif selaku pengguna APBB agar dapay dipertanggungjwbkan setelah uang digunakan untuk membangun Pegunungan Bintang, ” paparnya.
Tujuannya agar ada tranparansi soal penggunaan anggaran oleh eksekutif.
” Uang sudah terpakai diatas dua puluhan miliar kok tidak ada SPJ dengan seribu satu alasan yang tidak diterima secara logika. Kalau uang pribadi tidak ada masalah, ini uang rakyat dengan nilai yang cukup besar sehingga perlu disampaikan dengan jelas peruntukkannya,” beber Piter. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *